Pemkot Cilegon Siagakan 24 Jam Layanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak

CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak (PPA) dengan membuka akses pengaduan kekerasan selama 24 jam.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan korban maupun masyarakat yang mengetahui adanya tindak kekerasan dapat segera melapor dan memperoleh penanganan.
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Pemkot Cilegon menyediakan berbagai layanan pendampingan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Layanan yang diberikan tidak hanya sebatas menerima laporan, tetapi juga mencakup pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga perlindungan sementara bagi korban yang berada dalam situasi tidak aman.
Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Cilegon, dr. Lendy Delyanto, M.A.R.S., mengatakan penyediaan layanan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Menurutnya, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Peran aktif masyarakat diperlukan agar kasus kekerasan dapat diketahui lebih awal dan segera ditangani.
Karena itu, masyarakat diminta tidak ragu melaporkan apabila menemukan atau mengetahui adanya dugaan kekerasan di lingkungan sekitarnya.
Sementara itu, Kepala UPTD Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cilegon, Omah Nurohmah, S.E., M.M., menjelaskan bahwa pengaduan dapat disampaikan dengan mendatangi langsung kantor UPTD PPA maupun melalui layanan nasional Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129.

“Untuk layanan SAPA 129, masyarakat bisa menghubungi nomor telepon 129 atau WhatsApp 0878-0803-9299. Layanan ini tersedia selama 24 jam. Bukan hanya korban, saksi yang melihat atau mendengar adanya kekerasan juga bisa melapor,” jelas Omah saat diwawancarai, Jumat (20/11/2026).
Dia menjelaskan, setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti melalui sejumlah tahapan, mulai dari penerimaan pengaduan hingga pemberian pendampingan sesuai kebutuhan korban.
Laporan dapat disampaikan oleh korban, keluarga, guru, maupun masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak kekerasan. Setelah laporan diterima, petugas akan melakukan penjangkauan untuk mengetahui kondisi korban sekaligus memastikan keselamatannya.
Dalam kondisi tertentu, petugas juga akan mendatangi rumah korban untuk melihat secara langsung situasi lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya, dilakukan asesmen guna mengidentifikasi tingkat keparahan kasus dan menentukan bentuk penanganan yang diperlukan.
UPTD PPA juga menyediakan pendampingan psikologis dan hukum bagi korban. Layanan tersebut meliputi konseling, terapi, pendampingan saat pemeriksaan visum di rumah sakit, hingga mendampingi korban dalam proses hukum di kepolisian maupun kejaksaan.
“Penanganan juga dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, fasilitas kesehatan, Dinas Sosial, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat. Jika kondisi anak tidak aman di lingkungan rumah, kami juga dapat melakukan rujukan ke tempat penampungan sementara atau rumah aman,” ungkapnya.
Selain menangani kasus yang telah terjadi, DP3AP2KB Kota Cilegon juga memperkuat langkah pencegahan, terutama terhadap perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada sekolah maupun masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual dan perundungan. Program ini juga diperkuat melalui Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Tidak hanya itu, DP3AP2KB mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan di lingkungan sekolah, khususnya pada jenjang SD dan SMP. Pembentukan satgas melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, serta paguyuban orang tua.
Keberadaan satgas tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak. Dengan demikian, berbagai potensi kekerasan dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.
DP3AP2KB juga melibatkan Forum Anak sebagai wadah bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membangun keberanian dalam mengungkapkan pengalaman maupun kejadian perundungan yang mereka saksikan.
Omah menegaskan, tindakan perundungan tidak boleh dianggap sebagai hal lumrah di lingkungan pergaulan anak. Karena itu, anak-anak perlu didorong untuk berani berbicara dan melaporkan setiap tindakan kekerasan.
“Anak-anak harus berani bersuara dan melaporkan apabila terjadi bullying. Jangan sampai tindakan tersebut dianggap sebagai sesuatu yang biasa,” tegas Omah.(*/ARAS)


