CILEGON – Tuntutan masyarakat Ciwandan yang terkena dampak terparah dalam peristiwa banjir di Kota Cilegon beberapa hari yang lalu, untuk segera diatasi oleh segenap pihak terkait. Hari ini, Selasa (13/2/2018) siang, disampaikannya secara langsung kepada kalangan industri di Ciwandan dan segenap pejabat Pemkot Cilegon dalam acara hearing yang difasilitasi oleh Komisi I dan III DPRD Cilegon di Ruang Rapat DPRD.
Dalam aspirasinya kepada kedua pihak yakni Pemkot Cilegon dan beberapa industri yang dianggap menjadi salah satu faktor utama penyebab banjir. Silih berganti puluhan perwakilan masyarakat Ciwandan itu menyampaikan tuntutannya untuk disegerakannya penanganan persoalan banjir di kawasan Ciwandan secara konkrit, dengan dilakukannya normalisasi Daerah Aliran Kali (DAK) dan sodetan kali.
Namun ada beberapa pihak yang juga disebut dalam hearing tersebut menjadi faktor penyebab banjir di Ciwandan yakni PT KAI dan kalangan penambang pasir di kawasan JLS, tidak ada satupun perwakilannya yang kelihatan batang hidungnya.
Beberapa perwakilan industri yang hadir kebanyakan hanya mengatakan akan melaporkan tuntutan masyarakat Ciwandan tersebut kepada pihak manajemen. Dan hanya dari KBS yang menyatakan siap meninjau langsung ke lokasi.
Sementara itu, dipihak Pemkot Cilegon yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sari Suryati, menjawab tuntutan tersebut, dimana pihaknya menyadari kurang optimalnya peran Pemkot dalam penanganan banjir di Ciwandan dengan alasan pada tahun 2017 lalu pihaknya fokus pada dua kecamatan yakni Pulomerak dan Jombang.
“Untuk penanganan banjir di Ciwandan ini kita berencana tahun 2018 ini, dengan berdayagunakan aset Krakatau Steel untuk tandon. Kemarin kita sudah duduk dengan OPD PU, kita menyadari di tahun lalu belum optimal. Dan di tahun 2018 dalam penanganan jangka pendek akan kita upayakan normalisasi kali-kali di Ciwandan dan saluran-saluran drainase,” katanya.
Namun Sari juga menjelaskan keterbatasan anggaran yang sangat minim untuk penanganan banjir di Cilegon. Dari kebutuhan Dinas PUTR sebanyak Rp 200 miliar sedangkan anggaran dari provinsi hanya Rp 30 miliar saja.
“Anggaran kita sangat minim. Sudah kita ajukan surat ke provinsi melalui Satker tapi ya hanya segitu, Rp 30 miliar. Dengan kondisi ini kita berharap kepada pelaku usaha industri melalui program CSR nya untuk bisa melakukan normalisasi kali, perbaikan saluran drianase dan membangun tandon,” jelas Sari, kepada faktabanten.co.id seusai acara. (*/Ilung)
