CILEGON – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon mengajak masyarakat Cilegon memulai satu hari makan tanpa nasi, dalam acara “One Day No Rice” di kampus SMKN 3 Cilegon, Kamis (30/11/2017).
Dalam agenda tersebut dijelaskan, bahwa bukan berarti masyarakat hanya makan lauk-pauk saja, akan tetapi porsi nasi yang digantikan dengan umbi-umbian atau sayur mayur. Seperti singkong ataupun jagung.
Sebagaimana dikatakan Kepala DKPP Kota Cilegon Wawan Hermawan, dimana One Day No Rice merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang juga wajib dicanangkan oleh pemerintah daerah.
“Ini sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat, kita hanya mengingatkan kembali kepada masyarakat,” katanya saat ditemui di sela-sela kegiatan, Kamis.
Lebih lanjut Wawan menjelaskan, tujuan pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak mengkonsumsi nasi pada satu hari dalam seminggu, yakni supaya masyarakat tidak bergantung dengan stok beras yang diakuinya mulai tidak stabil.
“Bahan pokok pangan terutama beras kebutuhannya semakin besar. Ketersedian beras kerap menjadi permasalahan bagi pemerintah karena pertanian tidak selalu stabil. Kita perlu menggeser ke pola pangan dari beras ke umbi-umbian dan sayuran,” katanya.
Ia mengaku akan terus menyosialisasikan program ini mulai dari satu sekolah ke sekolah lainnya di Kota Cilegon. Agar dimulai dari generasi muda yang mulai menerapkan sehingga otomatis para orang tua melaksanakannya.
“Terutama sekolah. Jadi kantin sekolah dalam satu hari meniadakan nasi dan menggantikannya dengan bahan pokok lainnya. Juga di PAUD menerapkan agar muridnya ketika membawa bekal dalam satu hari tanpa nasi,” ucapnya.
Kasi Konsumsi Pangan pada Bidang Konsumsi Pangan pada DKPP Cilegon, Hanafi, mengungkapkan, meskipun mengganti nasi dalam satu hari ke bahan pokok lainnya terutama singkong dan jagung, namun menu makanan tetap harus dilengkapi dengan lauk-pauk seperti ikan dan daging, dimana ini sudah termasuk dalam menu baik sumber karbohidrat. Yakni beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA).
“Dengan makan tanpa nasi juga daya tahan tubuh kita tidak jauh berbeda. Sama kandungan proteinnya dan karbohidratnya.” tandas Hanafi.
Bila mengingat nasi adalah makanan pokok mayoritas orang Indonesia, dengan program yang dicanangkan tersebut, mungkin terasa “aneh” bagi sebagian orang. Apakah pemerintah daerah dan pusat sudah tidak mampu menjamin stok beras nasional untuk rakyat Indonesia?
Dan bukankah hal ini tidak sejalan dengan program pemerintah yang sudah lama dicanangkan, yakni “Swasembada Pangan”?
Atau bila melihat fakta yang terjadi, dimana lahan-lahan pertanian yang dilindungi Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian, pemerintah telah gagal melindungi lahan pertanian yang terus semakin tergusur oleh kehadiran industri? (*/Ilung)
