CILEGON – Ketua Forum Peduli Cilegon (FPC), H. Rebudin, mendorong Pemerintah Kota Cilegon untuk segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di wilayah tersebut.
Menurutnya, langkah itu penting demi mendongkrak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung program pembangunan di sektor-sektor strategis.
“Pemerintah Kota Cilegon harus segera lakukan RUPS dan evaluasi mendasar. Ini bukan hanya untuk satu BUMD, tetapi semua. Kita harus bersama-sama memikirkan program pembangunan, terutama pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Rebudin kepada Fakta Banten, Kamis (10/4/2025) malam.
Sebagai mantan Anggota DPRD Kota Cilegon Periode 2009-2014, Rebudin menilai peran BUMD sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia mencontohkan BUMD seperti PDAM, yang bergerak di sektor sumber daya air, serta lembaga keuangan daerah seperti Bank yang menurutnya harus dikelola secara profesional dan sesuai regulasi.
Ia menyoroti kinerja Bank BJB sebagai mitra keuangan Pemkot Cilegon.
Meski Peraturan Daerah (Perda) menetapkan penyertaan modal hingga Rp100 miliar, realisasinya dinilai jauh dari harapan.
“Perda memang mengatur penyertaan modal sebesar Rp100 miliar, tapi realisasinya baru sekitar Rp2,5 miliar. Ini tentu perlu ditinjau kembali, mengingat pentingnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah,” katanya.
Selain itu, perhatian serius juga ditujukan kepada PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), salah satu BUMD yang diharapkan menjadi andalan pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, hingga kini performa PT PCM masih dinilai stagnan dan belum menunjukkan kontribusi signifikan.
“PCM dibentuk dengan payung hukum yang kuat dan dukungan aset lahan seluas 45 hektare sebagai modal awal. Tapi hingga sekarang, pengelolaannya masih belum maksimal. Ini perlu perhatian dan tindakan tegas dari Walikota,” tutur Haji Rebudin, yang merupakan Ketua Pansus DPRD Cilegon tentang Peralihan Lahan Pelabuhan PT PCM dari Kubangsari ke Warnasari ini.
Ia berharap, Wali Kota Cilegon dapat mengambil langkah strategis untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh BUMD agar keberadaan mereka benar-benar menjadi penopang ekonomi daerah dan bukan sekadar beban anggaran.
“Kalau BUMD tidak mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan daerah, maka perlu dilakukan restrukturisasi, bahkan pembubaran bila perlu. Yang penting adalah efisiensi dan akuntabilitas,” pungkasnya.(*/Nandi)
