CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon terus mematangkan rencana pembangunan infrastruktur strategis, seperti Jalan Lingkar Utara (JLU) dan Pelabuhan Warnasari.
Kedua proyek tersebut direncanakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Wali Kota Cilegon, Robinsar, mengatakan bahwa skema KPBU menjadi pilihan realistis untuk mempercepat realisasi proyek infrastruktur berskala besar, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara penuh.
“Apalagi yang sifatnya besar ya, kayak JLU ataupun Pelabuhan Warnasari, kita skemakan juga dalam RPJMD dengan modal mungkin dari PT SMI atau KPBU,” ujar Robinsar kepada wartawan usai menghadiri rapat pembahasan RPJMD di DPRD Kota Cilegon, Senin (23/6/2025).
Robinsar menilai bahwa skema pembiayaan melalui PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) sangat strategis karena memiliki mekanisme pendampingan dan penjaminan dari pemerintah pusat.
Terlebih, pembangunan JLU dinilai penting dalam membuka konektivitas kawasan industri dan pelabuhan.
“Ketika target pembangunan itu jelas dan untuk kesejahteraan masyarakat, saya yakin akan ada percepatan. Seperti JLU, kalau sudah terbangun, ekonomi akan tumbuh dan pengembaliannya juga akan lebih cepat,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Cilegon, Sokhidin, menyampaikan bahwa rencana pembangunan JLU dan Pelabuhan Warnasari telah masuk dalam dokumen RPJMD, namun untuk skema pembiayaan memang diarahkan melalui keterlibatan pihak ketiga.
“Tadi ada pembahasan juga, karena itu sudah masuk RPJMD ya. Tidak dirinci secara rinci, tapi Pak Wali Kota menanggapinya bahwa untuk JLU dan Pelabuhan Warnasari akan bekerjasama dengan pihak ketiga, apakah itu BUMD, BUMN ataupun swasta,” ungkap Sokhidin.
Menurutnya, pembangunan dua proyek strategis tersebut tidak akan bisa terealisasi jika hanya mengandalkan APBD.
“Kita kalau mau dibiayai dengan APBD, pastinya tidak akan bisa,” ujarnya.
Seperti diketahui, PT SMI selama ini dikenal sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur yang mendukung pembangunan daerah melalui fasilitas pinjaman, KPBU, hingga pendampingan proyek strategis nasional maupun daerah. (*/Ika)
