DPRD Cilegon Sebut Sistem Zonasi Belum Maksimal Karena Fasilitas dan Mutu Sekolah Belum Merata
CILEGON – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Baihaki Sulaiman mendapat banyak pengaduan dari masyarakat yang tidak puas dengan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) ketika melakukan reses atau serap aspirasi.
Ketua Fraksi Persatuan Demokrat DPRD Kota Cilegon itu menilai, salah satu penyebab sistem zonasi belum maksimal adalah dikarenakan banyak orang tua murid yang ingin anaknya menempuh pendidikan di sekolah yang dianggap favorit walaupun jarak sekolah tersebut relatif jauh dari tempat tinggalnya.
Baihaki mengatakan, kondisi tersebut disebabkan oleh fasilitas dan mutu sekolah yang ada di Indonesia khususnya di Kota Cilegon belum merata.
“Klasterisasi adanya sekolah favorit dan sekolah biasa yang sudah menjamur di masyarakat itu disebabkan kurangnya penyebaran dan pemerataan fasilitas dan mutu sekolah di Kota Cilegon, dan kondisi ini juga berlaku di seluruh pelosok Indonesia sehingga sebagian masyarakat mengkhawatirkan akan mutu pendidikan anaknya jika disekolahkan di sekolah yang non favorit,” kata Baihaki saat diwawancarai pada Rabu (23/8/2023).
Baihaki menyebutkan, pihaknya mendorong dan mendukung untuk diadakannya evaluasi terhadap sistem zonasi terutama dalam mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan.
Namun, hal itu harus dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak terkait, untuk merealisasikan pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan, baik sarana prasarana ataupun prestasi sekolah-sekolah yang ada di Kota Cilegon sehingga orang tua tidak perlu khawatir akan masa depan anaknya.
Sebab, jika semua sekolah yang ada berada di cluster yang sama, maka orang tua bisa tenang menyekolahkan anaknya di mana saja.
“Pemerintah dan beberapa pihak, seperti sekolah, orang tua, siswa, lembaga legislatif dan stakeholder lainnya secara keseluruhan perlu bekerja sama lebih koordinatif agar usaha pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan dapat tercapai, dan sekolah yang ada bisa dikatakan sebagai sekolah favorit. Kemudian nanti masyarakat tidak perlu jauh-jauh menyekolahkan anaknya di satu titik di sekolah yang dianggap favorit, dan sistem zonasi dapat berlaku secara maksimal,” jelas Baihaki.
Selain itu, Baihaki juga mengatakan, harus dilakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat, agar masyarakat paham bahwasanya melakukan kecurangan dengan memanfaatkan sistem zonasi yang ada guna menyekolahkan anaknya di sekolah favorit adalah hal yang salah.
“Kalau masyarakatnya masih seperti itu, dan menilai bahwa setiap sekolah itu memiliki perbedaan dan terdapat klasterisasi sekolah favorit, maka permasalahan ini tidak akan selesai. Penerapan zonasi ini harus dipahami oleh masyarakat dan pemerintah daerah, bahwa diadakannya sistem zonasi itu bertujuan untuk mengakomodir masyarakat sekitar agar bisa masuk sekolah negeri, namun jika masih ada klasterisasi sekolah dimana ada yang favorit dan sebaliknya maka sistem zonasi menjadi problem mengingat para orang tua justru berbondong bondong ingin menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah favorit, sementara ada juga sekolah yang tidak favorit justru nyari murid,” tegasnya.
Menekankan kembali, Baihaki menjelaskan bahwa tugas pemerintah adalah bagaimana menjaga dan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah yang ada dimana antara sekolah yang satu dan lainnya tidak ada perbedaan kualitas dan standar. Dan hal tersebut dikatakan oleh Baihaki penting untuk menghilangkan kesan sekolah hebat dan tidak.
“Seharusnya tidak ada yang berbeda, tidak ada istilah sekolah favorit, maka sistem zonasi akan lancar. Kalau yang terjadi kan orang berebut semua kesitu (ke sekolah favorit). Zonasi itu harusnya menghilangkan standarisasi. Namun standarisasi ini masih berlaku ditengah masyarakat, repot juga. Padahal kurikulumnya sama, kriteria pengajarnya juga sama, tapi kenapa masih ada yang beranggapan sekolah di SMA N 1 Cilegon lebih baik dari pada SMA yang ada di Suralaya. Kalau masih ada stigma itu zonasi jadi sulit,” pungkas Baihaki. (*/Hery)
