Elemen Masyarakat Curigai Mutasi Jabatan Pemkot Cilegon Ada Muatan Politis
CILEGON – Dilakukannya Rotasi dan Mutasi terhadap 382 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon pada Jum’at (31/5/2019), langsung menuai reaksi dari kalangan masyarakat.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Barisan Bela Masyarakat Cilegon (BaBe MC), Jubaedi, yang menduga mutasi jabatan di Pemkot Cilegon kali ini kurang tepat dalam hal penempatan pejabatnya. Baik yang promosi maupun pejabat yang hanya dirotasi tugas.
“Kurang profesional saya melihatnya. Lurah, Camat, dinas itu kurang pas,” ungkap Jubaedi, saat ditemui wartawan dalam acara silaturahmi BaBe MC dengan buka puasa bersama di Rumah Makan SKI, Jum’at (31/5/2019) petang.
Tampak hadir aktivis senior Kota Cilegon seperti Dede Rohana Putra, Ismatulloh Ali, Tatan Spartan, Hamami, Iman Khadafi, Toni, Mahdi, dan lainnya. BaBe MC akan coba mengkaji golongan, status pendidikan, track record, hingga kinerja pejabat dan jajarannya yang menempati jabatan baru tersebut.
“Jangan sembarangan memposisikan orang yang tidak sesuai dengan bidangnya, kita akan pantau mereka sesuai kualifikasi apa tidak? Karena kalau tidak, ini bisa menghambat pembangunan Kota Cilegon,” ujar pria yang akrab disapa Bedi Zen ini.
Dia juga menilai banyak dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan Mutasi Jabatan kali ini.
“Ini terlalu buru-buru, harusnya kan dikaji dulu, ada standard fit and propertest. Sesuai nggak lurah atau camat ini, sesuai nggak tingkat golongannya, kan ada aturan mainnya,” imbuhnya.
Bedi Zein juga mempertanyakan dasar dari perombakan jabatan yang dilakukan oleh Walikota Cilegon, sesuai kebutuhan yang mendesak dan penting, atau hanya kebutuhan politik semata.
“Kalau dipaksakan gini kedepannya apakah permainan antara Walikota yang sekarang dalam strategi politik Pilkada 2020, apa ini murni mutasi? Ini ada apa dipercepat begitu? Ini ada indikasi dugaan politisasi bahkan mungkin transaksional bagi-bagi posisi, nepotisme,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga akan mengambil langkah gerakkan apabila dugaan tersebut terbukti. Pihaknya akan mengamati indikasi-indikasi dari kinerja dan pelayanan pejabat yang mendapat promosi atau mutasi.
“Kalau mutasi ini untuk merestrukturisasi daripada birokrat yang ada menjadi baik, ya silahkan saja. Tapi kalau ini unsur politik, ini berbahaya. Akan ada gap pelayanan tidak maksimal, bisa tebang pilih, pembangunan tersendat, pelayanan ke masyarakat juga terganggu,” ucapnya.
“Kita akan menyikapi secara khusus, BaBe MC hari ini menyikapi, hati-hati jangan sampai kita yang bergerak langsung, menyuarakan kekecewaan ketidakpuasan kineja pemerintah, kalau emang ini formasi strategi kepentingannya untuk menghadapi politik kedepan ini bahaya,” tandasnya. (*/Ilung)
