CILEGON – Beberapa organisasi sosial lintas Ormas dan LSM di Kota Cilegon yang menamakan ‘Front Geger Cilegon-Banten’ berkumpul di Saung Makam Balung Sabtu (21/4/2018) untuk mempersiapkan teknis aksi unjuk rasa yang mereka sebut sebagai “Mengepung PT Krakatau Steel” yang rencananya akan digelar pada tanggal 26 April 2018 mendatang.
Hal itu didasari oleh rasa ketersinggungan dari sejumlah elemen masyarakat lokal akan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT KS yang baru digelar pada Rabu (18/4/2018) lalu.
Para aktivis menilai, PT KS menganak-tirikan potensi putera pribumi Banten, dengan tidak adanya satu pun SDM lokal yang duduk dalam jajaran direksi dan komisaris PT KS yang baru ini.
“Kami tidak ingin PT KS hanya dijadikan sapi perah partai politik, kami ingin PT KS profesional, kami ingin PT KS memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat Banten khususnya masyarakat Kota Cilegon,” ungkap Moelyadi, Ketua LSM PPMC.
Hal senada diungkapkan Komandan Garda Al-Khairiyah, M Ibrohim Aswadi, yang lebih menyoroti PT KS yang sudah puluhan tahun berdiri, tetapi Kementerian BUMN mulai menunjukan arogansi karena tidak mengakomodir SDM lokal asal Banten untuk duduk dalam jajaran direksi dan komisaris PT KS.
“Ini tentu saja sangat melukai seluruh elemen masyarakat Kota Cilegon dan Banten. Otonomi daerah, UU BUMN, UU Transparansi Publik dengan samangatnya untuk dapat memberdayakan seluas-luasnya potensi daerah, namun yang terjadi malah ada sekat dan pagar yang tinggi, dan telah melukai kita. Tentu hal ini akan memiliki potensi konflik horizontal yang tinggi antara masyarakat dan industri,” jelas Ibrohim.
Sementara itu, aktivis Banten Isbatullah Alibasja, lebih menyikapi pentingnya SDM lokal berada pada jajaran direksi dan komisaris PT KS. Sebab hal itu bukan saja merupakan simbol keberpihakan pemerintah dan BUMN dalam persoalan daerah, namun lebih jauh dari itu, bahwa KS tidak mampu memberikan dampak positifnya bagi kemajuan dan kualitas SDM lokal.
“Untuk itu jika hari ini KS meniadakan unsur SDM lokal dalam jajaran direksi dan komisaris, maka kami atas nama seluruh elemen masyarakat Kota Cilegon dan Banten, meminta Pemerintah Pusat membekukan PT Krakatau Steel, BUMN ini tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat di daerah, karena perusahaan ini hanya dijadikan bancakan para oknum politisi dan oknum pejabat,” tegas Isbat.
Isbat juga mendesak agar Direktur Utama Krakatau Steel Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, dipecat dari jabatannya.
“Dirut KS atas ketidakmampuan manajemen dalam mendidik, mengkader, serta menumbuhkan SDM lokal, baik di internal maupun eksternal KS, karena hal ini memiliki semangat pemberdayaan, dan percepatan pembangunan SDM lokal, maka Dirut KS harus dipecat,” tegasnya. (*/Ilung)
