CILEGON – Pemkot Cilegon kembali menerima kunjungan dari pemerintah daerah yang penasaran dengan implementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Kali ini giliran Pemkab Tangerang yang menjadi daerah ke-25 yang belajar program KKPD.
Kunjungan diterima Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Noppy Kusuma, didampingi Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Kota Cilegon Wisnu Wahyu Wibowo beserta Manager Komersial Bank BJB Cabang Cilegon Pradhiesa Putra.
Sedangkan tim Pemkab Tangerang dipimpin langsung oleh Sekretaris BPKAD Ataullah dan tim dari Bank BJB Cabang Kabupaten Tangerang.
Kabid Perbendaharaan BPKPAD Kota Cilegon Noppy Kusuma menyambut baik kunjungan Pemkab Tangerang.
Dia bersyukur bahwa implementasi KKPD di Cilegon masuk ke dalam percontohan/pilot project sesuai dengan arahan dari Kemendagri.
“Kami di BPKPAD selaku leading sector dalam hal pengelolaan keuangan daerah akan terus berupaya mengawal KKPD ini. Kami juga akan terus mengevaluasi apa saja yang kurang dalam implementasi KKPD ini agar ke depan lebih baik, bermanfaat dan memberikan pelayanan terbaik,” kata Noppy, Rabu, 27 September 2023.
Dia berharap pemerintah daerah untuk bersama-sama saling memahami terkait KKPD. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik dan kendala yang berbeda-beda.
“Oleh karenanya Pemkot Cilegon pun sangat intens menjalin komunikasi serta kerja sama yang baik, dan bersinergi dengan Kemendagri, Bank BJB sebagai mitra pelaksanaan pembayaran KKPD agar sistem pembayaran berbasis kartu kredit dapat diimplementasikan dengan baik di wilayah masing-masing,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris BPKAD Ataullah Kabupaten Tangerang menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Cilegon yang telah mengimplementasikan sistem KKPD sehingga menjadi daerah percontohan bagi pemerintah daerah lainnya.
“Kami ingin belajar langsung implementasi KKPD ini di Cilegon yang telah lebih dulu melaksanakan digitalisasi pembayaran belanja uang persediaan melalui KKPD, sehingga kami dapat gambaran yang jelas tentang KKPD ini,” kata Ataullah.
Setelah berdiskusi panjang lebar terkait pelaksanaan KKPD di Kota Cilegon, pihaknya mendapatkan gambaran terkait mekanisme alur penatausahaan, pencatatan serta pertanggungjawabannya dalam sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
“Begitu juga halnya dengan sharing kendala yang dihadapi serta kelebihannya dalam hal implementasi KKPD ini. Tentu tujuannya tidak lain agar bisa segera diimplementasikan di daerah kami secepatnya,” ungkapnya. (*/Red)
