CILEGON – Ingin kawal jalannya Pemerintahan dibawah kepemimpinan Helldy Agustian – Sanuji Pentamarta, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Reno Yanuar mengaku partainya akan menjadi penyeimbang. Bilamana, ada janji-janji politik calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih ingkar kepada Rakyat Cilegon.
“Oposisi akan menjadi lebih baik, untuk Kota Cilegon kedepannya. Karena dengan oposisi kita bisa menjadi Partai Penyeimbang,” jelasnya, dikutip dari akun Facebook pribadinya.
Saat dikonfirmasi, Reno mencontohkan janji-janji kampanye seperti alun-alun di tiap Kelurahan, dimana Kota Cilegon memiliki 43 Kelurahan dan 8 Kecamatan artinya Pemerintah akan membangun 43 alun-alun.
“Apakah lahan tersedia? Dengan luas Kota Cilegon yang sekitar 17.000 hektar. Ini lahan kita cukup minim,” kata Reno Yanuar, Senin (4/01/2021).
Lalu, Ia mempertanyakan anggaran untuk program Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) sebesar Rp. 25 juta, dengan mengkalkulasi bila diperuntukkan untuk 100.000 orang, maka akan menelan anggaran sebesar Rp. 2,5 triliun. Bila pun direalisasikan Pemda harus melibatkan BPS dalam perencanaan, agar pembagiannya merata untuk warga Cilegon yang dirasa berhak.
“Jangan sampai dalam satu keluarga yang dapat dua, misal suami dan isteri, pembagiannya harus adil. Lalu bila diperuntukkan untuk permodalan jangan sampai juga digunakan untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.
Kemudian, beberapa hal mendesak tidak tercantum seperti pemerataan pendidikan dengan contoh kelanjutan pembangunan Sekolah Negeri di tiap Kecamatan. Lalu, program dalam penanggulangan banjir, semisal berupa pembangunan tandon, ataupun aliran irigasi yang mengatur dari hulu hingga hilir.
“Tandon ini kok gak ada, bagaimana dapat mengentaskan masalah banjir. Atau kita liat jalan utama dari Grogol sampai Merak disitu gak ada drainase,” jelasnya.
Baginya, oposisi menjadi penting baik untuk mengawal janji-janji kampanye, ataupun mendorong kepentingan rakyat seperti penanggulangan banjir, kesehatan, pendidikan dan persoalan yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Kenapa pemerataan pendidikan, lalu modernisasi pasar tradisional dan kualitas kesehatan tidak tercantum. Maka insyaallah jalan oposisi dipilih untuk menyeimbangkan program Pemerintah yang adil dan merata,” pungkasnya. (*/A.Laksono).
