CILEGON – Proses lelang jabatan eselon dua atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Cilegon dinilai mengalami keterlambatan.
Diketahui Sejumlah OPD Kota Cilegon mengadakan open bidding terhadap sejumlah jabatan kepala OPD diantaranya Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Kepala direktur rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon.
Ketua HIPMI Perguruan Tinggi (HIPMI PT) Kota Cilegon Muchamad Faisal meminta tim seleksi (Timsel) untuk segera mengumumkan hasil tes dan wawancara tanpa kepentingan lain.
“Seharusnya timsel itu sudah mengumumkan 3 besar hasil dari tes dan wawancara, karena ini sudah mengalami keterlambatan seharusnya awal Oktober sudah keluar namanya,” ucap Faisal kepada Fakta Banten, Selasa (17/10/2023).
“Jangan memaksa masyarakat curiga dengan menunda-nunda dan diskusi alot sehingga ga keluar nama-nama tiga besar,” tambahnya.
Lanjut, Faisal mengatakan keterlambatan pengumuman nama-nama tersebut dapat menggangu Pemerintahan yang di pimpin oleh Walikota Helldy-Sanuji.
“Akibat dari keterlambatan tersebut bisa mengganggu terhadap pemerintahan Helldy Agustian-Sanuji, dan jangan sampai mengganggu pelayanan terhadap masyarakat,” ucapnya.
“Umumkan saja itu nama-nama tiga besar, setelah itu diserahkan ke Walikota, itu kan hak prerogatif Walikota memilih dari tiga nama itu di setiap tempat,” tambahnya.
Lanjut Faisal yang merupakan Caleg Partai Demokrat menyoroti proses lelang jabatan yang menghabiskan anggaran ratusan juta yang sampai saat ini belum memiliki kejelasan.
“Sayang apalagi kalau sampai gak jadi, jadi tes kemarin, proses kemarin ya buat apa sampai ke Jogja, nyewa hotel itu kan mengeluarkan uang masyarakat juga saya pikir itu ratusan juta untuk menghabiskan proses itu,” imbuhnya.
“Jangan sampai itu mubazir karena dinas-dinas sekarang kan kebanyakan Plt dan banyak yang kosong juga jadi harus segera diisi,” pungkasnya. (*/Fachrul)
