CILEGON – Keberadaan ratusan industri raksasa di Kota Cilegon, dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi, angkatan kerja dan kesejahteraan masyarakatnya. Selain masih tingginya angka pengangguran, masih banyaknya masyarakat yang di bawah tingkat sejahtera di tengah-tengah masyarakat Cilegon, dianggap perlu adanya keseriusan pihak Pemkot Cilegon untuk mengatasi ketimpangan tersebut.
Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSM Komunitas Pecinta Lingkungan (KPL) Muhammad Ibrohim Aswadi saat ditemui faktabanten.co.id, Minggu (28/7/2019) malam.
“Kan aneh kalau Cilegon sebagai kota industri dan jasa, tapi angka penganggurannya masih tinggi. Indikasinya, di Citangkil-Ciwandan saja yang merupakan Ring 1 wilayah terdekat industri, saya menerima ribuan surat lamaran kerja. Apalagi di kecamatan lain yang dalam RTRW bukan kawasan industri,” ungkapnya.
Maka, selaku penggerak roda pembangunan, Pemkot Cilegon harus mencari solusinya.
“Data ulang tenaga kerja asli Cilegon di industri-industri, harus ada kuota tenaga kerja lokal. Dan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan,” tegas Ibrohim.
Pria yang baru saja terpilih menjadi anggota DPRD Cilegon Periode 2019-2024 pada Pemilu 2019 lalu ini, menjelaskan langkah-langkah yang semestinya dilakukan oleh Pemkot Cilegon. Agar hadirnya industri padat karya dan pemilik modal turut mampu mensejahterakan masyarakat.
“Pemkot harus mampu menjembatani kepentingan masyarakat Cilegon ke industri. Dan mengingat tingginya pengangguran yang berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, Pemkot juga bisa mencari opsi lain dengan menciptakan wirausaha UKM-UKM di lingkungan melalui program kelurahan dengan menggandeng lembaga CCSR dengan bantuan dana CSR dari seluruh industri yang ada. Data potensi usahanya dan bila perlu berikan kemudahan dan permodalan tanpa bunga,” jelasnya.
Selain soal pengangguran dan kesejahteraan, pria yang akrab disapa Kang Bobi ini juga menyoroti dampak kerusakan lingkungan hidup akibat limbah pabrik dan kerusakan alam yang menurutnya semakin parah yg berdampak terganggunya kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Seperti yang kita lihat pabrik dan tambang makin pesat di Cilegon, merangsek hingga rumah-rumah warga. Ini perlu kajian ulang penataan ruang dan perlu pengawasan yang ketat. Industri dan tambang juga harus menghormati pemukiman warga yang lebih dulu ada, dan regulasi atau kebijakan pemerintah juga harus memperhatikan ini,” beber Politisi Partai Demokrat ini.
“Coba lihat di Ciwandan, apakah kadar udara, air dan tanah masih layak dan sehat, padahal kita tau bahwa Undang-undang mengamanatkan memberi jaminan masyarakat untuk hidup layak dan sehat, apakah masih layak mereka tinggal di kawasan yang hampir tidak ada batas lagi dengan industri,” tambahnya.
Untuk itu, Kang Bobi yang menunggu untuk dilantik sebagai legislatif Cilegon ini, mendorong pihak pemerintah untuk lebih peka terhadap kompleksitas permasalahan dan harapan masyarakat yang ada.
“Ini harus serius dipikirkan oleh pemerintah, masyarakat Cilegon harus sejahtera, tinggal di lingkungan yang layak dan sehat,” tandasnya. (*/Ilung)
