JAKARTA – Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk berhembus kencang beberapa hari belakangan.
Sejumlah media turut menuliskan kabar tersebut.
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim memberikan penjelasan lengkap seputar kondisi BUMN Baja tersebut dan isu yang berkembang.
Sejak 10 tahun lalu, ungkap Silmy, Krakatau Steel sudah menyimpan sejumlah persoalan yang membuat perusahaan pelat merah itu harus rugi 7 tahun berturut-turut.
Sejak ditunjuk sebagai nakhoda baru Krakatau Steel pada September 2018 lalu, Silmy menyadari besarnya masalah dan pentingnya upaya penyelamatan perusahaan.
Ia menilai perlunya restrukturisasi perusahaan agar kinerja Krakatau Steel menjadi optimal.
Oleh karena itu, restrukturisasi mulai dijalankan sejak Januari 2019.
Ada 4 hal dalam restrukturisasi tersebut yakni penjualan asset non core, mencari mitra strategis, spin off atas unit/divisi yang semula cost center menjadi profit center dan merampingkan organisasi agar tidak birokratis dan lincah.
Khusus dua poin terakhir, inilah yang berkaitan dengan karyawan.
Silmy mengatakan bahwa upaya penyelamatan Krakatau Steel turut melibatkan anak-anak usaha.
“Saya mengajak seluruh anak usaha KS untuk gotong royong bersama-sama menyelamatkan KS karena ini industri yang strategis,” ujar Silmy dikutip dari Kompas.com, Sabtu (22/6/2019).
Ia lantas menjelaskan dua poin terakhir dalam restrukturisasi Krakatau Steel.
Perampingan
Dua hal ini langsung berkaitan dengan karyawan sebab menurutnya banyak hal yang perlu direstrukturisasi, termasuk struktur perusahaan.
Spin off unit atau divisi merupakan titik awal dari perampingan struktur di Krakatau Steel.
Tujuannya yakni untuk mengoptimalkan unit atau divisi kerja di Krakatau Steel.
Caranya yakni dengan digabungkan ke anak usaha Krakatau Steel sehingga kerjanya tidak hanya melayani Krakatau Steel saja namun juga perusahaan lainnya.
“Misalnya divisi water treatment, atau divisi yang menangani manajemen logistik, termasuk misalnya divisi yang menangani asset KS, dan divisi perawatan,” kata dia.
“Ini nantinya akan optimal jika juga melayani perusahaan lain. Dan ini bisa mendapat pendapatan dari perusahaan lain kan,” sambung pria 44 tahun itu.
Silmy menjamin, dalam upaya restrukturisasi Krakatau Steel, pihaknya tidak akan semena-mena.
Untuk menjalankan spin off unit atau divisi misalnya, ia akan menawarkan opsi kepada karyawan.
Misalnya ada karyawan di satu unit ternyata berlebih, maka karyawan tersebut akan ditawari pindah ke unit lain yang lebih membutuhkan.
Soal isu PHK karyawan, ia enggan menyebutkan sebagai hoaks sebab pemutusan hubungan kerja bisa terjadi sebagai konsekuensi dari upaya restrukturisasi yang dilakukan.
“Pasti ada yang saya reposisi, biasanya ada yang enggak mau, ya bisa mengundurkan diri atau mengambil program pensiun dini. Simpel sebenarnya,” kata dia.
Pria kelahiran Tegal itu menyadari, tidak semua pihak akan senang dan menerima upaya proses transformasi dan restrukturisasi di tubuh Krakatau Steel tersebut.
Namun ia menegaskan bahwa hal itu perlu dilakukan untuk membuat kinerja Krakatau Steel lebih efisien.
Sehingga tetap bisa bertahan di tengah kondisi industri baja yang beberapa pihak menilai sedang mengalami distrupsi.
Saat ini berbagai negara penghasil baja terus menghasilkan produk yang lebih kompetitif di dunia dengan produktivitasnya yang tumbuh.
“Kalau KS tidak bisa kompetitif maka seluruh karyawan akan jadi korban. Jadi lebih baik saya pilih selamatkan KS daripada 100 persen tidak bekerja,” ucapnya.
RESTRUKTURISASI UTANG RAMPUNG JUNI
Juni ini restrukturisasi utang PT Krakatau Steel (Persero) Tbk diperkirakan selesai. Emiten baja pelat merah ini juga optimis kinerja perusahaan akan positif.
Belum lama ini perseroan telah meminta izin kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara agar utang dapat direstrukturisasi.
Gayung bersambut, beberapa kreditur perbankan Krakatau Steel saat ini juga tengah menyiapkan strategi restrukturisasi.
Direktur Utama, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim menjelaskan hutang bank Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) sudah di tangan.
Baik dari Bank BRI, Mandiri dan juga Bank BNI.
“Sekarang sedang finalisasi dengan swasta nasional maupun asing,” kata Silmy, Senin (17/6/2019).
Menurutnya proses dengan bank swasta belum ada kendala. Tapi sayangnya skema yang ditempuh masih belum dibeberkan. Yang jelas ditargetkan akhir Juni ini sudah dituntaskan.
“Ini soal kepentingan nasional dalam hal industri baja. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara peran pemerintah, perbankan dan juga industri,” jelasnya.
Silmy menjelaskan manajemen diminta kreditur untuk mengikutsertakan konsultan internasional agar restrukturisasi berjalan lancar.
Untuk itu emiten berkode saham KRAS ini bekerjasama dengan McKinsey dan juga KPMG dalam upaya merapikan bisnis.
“Anak usaha dan cucu usaha juga sedang restrukturisasi. Yang sejenis kita kumpulkan dan dihubungkan,” katanya.
Selain itu KRAS berencana melakukan spin-off atau pemisahan anak perusahaan.
Strategi itu dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi utang Krakatau Steel kepada sejumlah kreditor.
Setidaknya ada tiga lini bisnis anak perusahaan yang siap untuk spin-off, yaitu di bisnis iron still making, long product, hot strip mill dan rolling mill.
Silmy menjelaskan total asetnya juga dalam tahap pengkajian sehingga belum bisa disebutkan.
Hanya saja Silmy membocorkan tujuan spin off agar supaya optimal produktivitas dan efisiensinya.
“Ini untuk menekan birokrasi internal agar meniadakan satu dua layer di dalam struktur,” tambahnya.
Sementara itu mengenai holding BUMN, Silmy menjelaskan akan segera dituntaskan pasca restrukturisasi utang ini tuntas.
Menurutnya perlu ada penuntasan bersama dengan Inalum agar bisa berjalan baik. (*/Red)
Sumber: Kompas.com
