CILEGON – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kota Cilegon menggelar kegiatan pendidikan politik bagi perempuan yang berlangsung pada Selasa dan Rabu 18-19 Oktober 2022, di Ballroom Greenotel Cilegon.
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini diikuti oleh 160 perempuan yang berasal dari berbagai Ormas Perempuan dan organisasi keperempuanan sayap partai politik di Kota Cilegon.
Mengangkat tema ‘Pentingnya Peran Perempuan Dalam Kancah Perpolitikan Indonesia’, kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran dan pemikiran yang kritis para perempuan Kota Cilegon, agar mau berpartisipasi dalam proses demokrasi, baik sebagai pemilih, peserta Pemilu maupun menjadi penyelenggara Pemilu.
Melalui Badan Kesbangpol, Pemerintah Kota Cilegon juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas, kapabilitas, serta aksestabilitas kaum perempuan dalam proses demokrasi.
Sehingga dengan meningkatnya partisipasi perempuan akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang bersih dan berkualitas di Kota Cilegon.
Dalam dua hari kegiatan ini, para aktivis perempuan mendapatkan arahan dan berdiskusi langsung dengan para narasumber yang berpengalaman di bidang politik dan demokrasi.
Kesbangpol menghadirkan sejumlah narasumber yakni Walikota Cilegon, Wakil Walikota Cilegon, Sekretaris Daerah, Akademisi Universitas Bina Bangsa Serang, Wakil Ketua DPRD Cilegon, pejabat Kementerian Dalam Negeri, serta dari Badan Kesbangpol Cilegon itu sendiri.
Walikota Cilegon Helldy Agustian, didampingi Kepala Badan Kesbangpol Bukhori, membuka kegiatan tersebut dengan pertama kali memberikan penilaian, bahwa peran perempuan dalam politik selama ini begitu penting untuk menentukan arah kebijakan pemerintah.
“Saya mengingat bahwa perempuanlah yang lebih sering terjun kepada masyarakat, lebih sering mendapatkan informasi, sehingga sebenarnya perempuanlah yang sangat tahu apa yang dibutuhkan masyarakat,” ucap Helldy.
“Partisipasi perempuan dalam kebijakan politik diperlukan, karena kita ketahui bersama, bahwa kenaikan harga beras, bawang, dan kebutuhan lainnya itu juga merupakan kebijakan politik, disinilah peran perempuan diperlukan untuk mewakili suara ibu-ibu,” tambahnya.
Helldy mengungkapkan data bahwa di Kota Cilegon saat ini perempuan yang mengisi jabatan politik masih sangat kecil persentasenya.
“Saya menginginkan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, yang saat ini dapat diketahui jumlahnya masih rendah, dari data yang ada perempuan hanya mengisi 10 persen dalam jabatan politik di Cilegon,” jelas Helldy.
“Meningkatnya partisipasi perempuan juga saya harapkan dapat merubah stigma negatif dalam politik menjadi hal-hal positif. Dan kedepannya dapat mengajak perempuan muda di Cilegon untuk ikut berpartisipasi, karena belum adanya perempuan usia di bawah 40 tahun yang mau mengambil peran dalam berpolitik,” sambungnya.
Helldy juga meminta agar perempuan di Cilegon tampil menjadi pelopor politik untuk membela masyarakat.
“Dalam perpolitikan juga saya ingatkan bahwasanya tidak ada yang instan, selalu ada yang namanya proses, dalam proses tersebut saya meminta ibu-ibu ini nantinya jangan mudah menyerah, ketahui bahwasanya proses tidak ada yang mudah, ingat orang sukses pasti kenal akan proses,” tuturnya.
“Dan kebijakan politik yang membela hak-hak rakyat, merupakan ladang pahala bagi pemangku kebijakan politik tersebut,” tambahnya lagi.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesbangpol Cilegon Bukhori menyampaikan bahwa kegiatan Pendidikan Politik Bagi Perempuan ini terlaksana atas dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik.
Bukhori berharap adanya pendidikan ini dapat meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan pencapaian prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan berpolitik dan bernegara khusunya bagi kaum perempuan.
Sementara diketahui, di Kota Cilegon saat ini perempuan yang duduk di kursi parlemen baru berjumlah 10 persen. Hal itu dikategorikan belum terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam jabatan publik, yang diharapkan mencapai 30 persen.
Sementara itu di tempat yang sama, Analis Kebijakan Ahli Muda Kesbangpol Cilegon, Nurfauziah, mengungkapan faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya 30 persen perempuan yang duduk di kursi DPRD Cilegon.
Menurutnya, hal itu lantaran masyarakat masih berfikiran bahwa seorang perempuan memiliki keterbatasan dalam berpolitik.
Padahal kebijkan yang dihasilkan pemerintah bakal berdampak di berbagai lini sektor, untuk itu jika 30 persen tersebut terpenuhi maka aspirasi khususnya dari kaum perempuan dapat terwakilkan.
“Perempuan itu salah satu faktornya juga kurang dukungan masyarakat, mungkin masih meragukan seorang perempuan, masih ada lah sedikit keraguan masyarakat tentang perempuan itu seperti apa,” terang Nurfauziah.
“Kenapa perempuan penting di parlemen, karena itu sangat mempengaruhi ke kebijakan. Ketika kebijakan akan diputuskan, keterkaitannya tentang perempuan, tentang anak-anak, itu berarti seorang perempuan lebih mengetahui kondisi tersebut, kalau laki-laki kan kurang memahami akan permasalahan perempuan,” sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Nurotul Uyun, yang didaulat sebagai narasumber menjelaskan politik merupakan kebutuhan penting, pasalnya dari sinilah keputusan kebijakan diambil.
Dalam pemaparannya, Nurotul Uyun menyampaikan keikutsertaan perempuan dalam politik sangat dibutuhkan untuk bagaimana kaum perempuan turut aktif dalam mengabdi kepada masyarakat.
“Kita memberikan pemahaman tentang politik perempuan juga mengajak para perempuan mau terlibat dalam politik, yang tidak hanya sebenarnya berkegiatan momen-momen politik saja, tetapi bagaimana perempuan itu bisa kemudian berperan aktif kegiatan partai politik mengedukasi masyarakat, tentunya semangat menjadi bagian yang kemudian bisa masuk ke dalam DPRD Cilegon,” tuturnya.
Salah satu peserta dari unsur Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Cilegon, Yulia Aesha, mengaku bersyukur mengikuti Pendidikan Politik dari Kesbangpol.
Paska mengikuti kegiatan tersebut, Yulia mengaku semakin tertarik dengan dunia politik dan bakal mengikuti pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang.
“Setelah mengikuti kegiatan ini sih pertama belajar lagi tentang perempuan, dan pentingnya peranan perempuan dalam politik dan sepertinya sih ke depan bakal nyalon,” ujar Yulia.
“Untuk para perempuan jangan pernah kecewa dengan politik, jangan pernah abai terkait dengan Pemilu atau pemilihan Pileg atau Pilpres, karena pada dasarnya harga cabe, BBM, beras, sembako itu ditentukan oleh kebijakan politik,” pungkasnya.
Diketahui, pada Pemilu 2019 lalu, tingkat partisipasi masyarakat di Kota Cilegon meraih prestasi tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Tingkat partisipasi pemilih di Cilegon saat itu mencapai 73 persen. (*/Adv)
