CILEGON – Isu pemerataan pembangunan di Kota Cilegon kembali mencuat.
Sejumlah aspirasi masyarakat di Kecamatan Ciwandan mengemuka terkait pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dinilai masih tertinggal dibandingkan wilayah lain.
Di tengah berjalannya berbagai program Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon di bawah kepemimpinan Wali Kota Robinsar, Ketua Gaputra mendesak agar wilayahnya mendapatkan perhatian yang lebih serius dan proporsional.
Sebagai salah satu kawasan strategis yang menopang aktivitas industri dan perekonomian daerah, warga menilai kontribusi besar Ciwandan belum berbanding lurus dengan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sejumlah persoalan mendasar seperti infrastruktur lingkungan, perbaikan jalan, drainase, hingga ketersediaan fasilitas umum dinilai masih membutuhkan penanganan prioritas.
Bukan Sekadar Penopang Industri
Ketua Gaputra menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya memandang Ciwandan sebagai kawasan industri semata.
Di balik geliat industrinya, Ciwandan juga merupakan wilayah permukiman padat yang warganya memiliki hak yang sama atas pelayanan publik dan infrastruktur yang layak.
Menurutnya, esensi pemerataan bukanlah sekadar memusatkan proyek di titik tertentu, melainkan memastikan seluruh kecamatan di Kota Cilegon memperoleh porsi perhatian yang adil.
Oleh karena itu, Pemkot Cilegon diharapkan segera mengevaluasi distribusi program pembangunan agar kesenjangan antarkecamatan tidak semakin melebar.
Menuntut Keadilan Pembangunan
Lebih lanjut, Ketua Gaputra menegaskan bahwa masyarakat Ciwandan tidak menuntut perlakuan istimewa, melainkan keadilan yang setara dengan kecamatan lainnya. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak membiarkan anggapan bahwa Ciwandan “dianaktirikan” terus berkembang di tengah masyarakat.
Momentum kepemimpinan Wali Kota Robinsar seharusnya menjadi pembuktian bahwa arah kebijakan pembangunan Kota Cilegon benar-benar berorientasi pada kepentingan seluruh warga tanpa terkecuali.
Sebagai bagian integral dari Kota Cilegon, warga Ciwandan berhak merasakan dampak pembangunan secara merata.***
