SERANG – Belum genap 100 hari masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni – Dimyati Natakusumah, saat ini mulai muncul suara-suara keresahan dari sejumlah kalangan termasuk para eks relawan di Pilkada 2024.
Bahkan salah satu tokoh relawan Andra-Dimyati, mengaku kesal karena hingga saat ini mereka tidak dianggap keberadaannya oleh Pemprov Banten.
Relawan ini mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.
“Kami sudah sampaikan, agar kami diajak nimbrung dalam pembentukan RPJMD. Alasannya jelas, para relawan yang berhadapan langsung dengan masyarakat saat Pilgub digelar. Kami yang langsung menjelaskan kepada masyarakat Visi dan Misi Andra-Dimyati. Kami juga banyak menerima keluhan-keluhan dan usulan-usulan serta harapan-harapan masyarakat. Kami terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan masyarakat untuk memilih Andra-Dimyati,” kata Agus Yadi Oya, tokoh Relawan AnDim, dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).
Merespon situasi saat ini, Agus Yadi mengaku telah mengkonsolidasikan dengan sejumlah relawan lainnya untuk berembuk dan menyusun RPJMD versi relawan untuk menjadi masukan kepada Andra-Dimyati.
Menurut informasi, ada sebanyak 30 organ Relawan Andra-Dimyati yang bakal hadir dalam agenda pembentukan RPJMD versi Relawan.
Rencananya, kegiatan ini bakal digelar di Hotel Le Semar, 6 Mei 2025 mulai pukul 09.00 WIB.
Menurut Agus Yadi, ketidakberadaan Relawan AnDim dalam pembentukan RPJMD Pemprov Banten, berpotensi akan membuat lubang besar kesenjangan antara janji politik dan implementasinya.
Dia mencontohkan soal program Sekolah Gratis, dimana pada waktu kampanye diterjemahkan sebagai pemenuhan Biaya Operasional Sekolah, seragam sekolah gratis dan buku gratis. Sehingga bukan saja tidak ada lagi pungutan di sekolah, tapi juga meningkatkan mutu sekolah.
“Faktanya, hingga hari ini, informasi yang masuk sungguh jauh dari janji kampanye. Di Negeri, tidak ada pembahasan perubahan Pergub Pendidikan Gratis jadi Sekolah Gratis. Sehingga Kepala Sekolah tetap hanya mengandalkan BOS Nasional untuk mengoperasikan sekolahnya. Tentu jauh dari cukup. Jadi jauh dari kata peningkatan mutu,” ujar Agus Yadi.
Sedangkan untuk Sekolah Gratis di swasta, menurut informasi yang diterima Agus Yadi, sekolah dipaksa melakukan Pendidikan Gratis dengan kompensasi jauh dari cukup. Bahkan rata-rata tidak mencukupi untuk biaya operasional sekolah seperti biasanya.
“Biaya pendidikan itu meliputi biaya investasi, biaya operasional sekolah dan biaya personal. Sedangkan Sekolah Gratis itu pemenuhan biaya operasional sekolah, seragam dan buku. Ini swasta hanya diganti Rp250 ribu per siswa per bulan, tapi pendidikan diharuskan gratis, bukan cuma sekolahnya. Jelas jauh dari cukup. Apalagi untuk peningkatan mutu,” ungkap Agus Yadi.
Agus Yadi juga mempertanyakan tidak adanya informasi soal pembahasan seragam dan buku gratis.
“Berapa banyak seragam yang digratiskan? Karena ada 5-9 jenis seragam. Lalu buku apa yang digratiskan? Buku tulis, buku paket, buku LKS, atau buku pendamping. Atau semua buku?” tanya Agus.
“Dari satu janji politik Sekolah Gratis saja, sudah terlihat kesenjangannya. Bagaimana dengan janji-janji politik lainnya? Jangan-jangan malah banyak yang hilang di RPJMD yang disusun Pemprov Banten,” imbuhnya.
Pada akhirnya, menurut Agus Yadi, RPJMD Relawan ini bukan RPJMD tandingan. Tapi sebagai bahan masukan buat Gubernur Banten, sekaligus mengingatkan bahwa janji politik harus diubah jadi rencana pembangunan.
“Dianggapnya relawan itu orang-orang bodoh, sehingga tidak pantas diundang untuk pembentukan RPJMD. Dianggapnya kami minta diundang itu cuma buat nyari ongkos. Maka kami buktikan, relawan bisa bikin RPJMD. Bahkan menyelenggarakan tanpa perlu duit dari APBD,” tegasnya. (*/Fachrul)
