Ketua Komisi II DPRD Cilegon Kunjungi Keluarga Iing di Rawa Arum
CILEGON – Terkait adanya Warga kurang mampu di Lingkungan Tegal Wangi RT. 003/002, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Cilegon. Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi langsung mengunjungi dan menindaklanjuti warga bernama Iing Ibrohim tersebut.
Faturohmi menjelaskan dirinya telah menghubungi Pemerintah Kota Pemkot Cilegon melalui Dinas Sosial, serta dirinya memberikan bantuan alakadarnya kepada keluarga tersebut untuk meringankan beban yang saat ini dihadapi.
“Tadi, kepala keluarga tersebut saat ini dalam kondisi sakit dan tidak dapat berobat karena keterbatasan biaya, sehingga kami minta Dinsos dan Dinkes untuk menindaklanjuti. Agar yang bersangkutan mendapat bantuan berobat atau pelayanan kesehatan gratis,” katanya, Kamis (8/07/2021).
Lalu, keluarga tersebut tidak memiliki income atau penghasilan karena kondisi kepala keluarga sakit sehingga hanya mengandalkan putranya yang kerja serabutan.
“Ini sebuah anomali ditengah gagahnya berdiri deretan industri di Kota Cilegon, masih ada bahkan kemungkinan masih banyak fenomena masyarakat miskin yang tidak mencuat diruang publik dan kehidupannya memprihatinkan.
Kami minta agar Pemerintah Daerah mengoptimalkan program-program bantuan sosial agar masyarakat kurang mampu betul-betul mendapat perhatian Pemerintah,” jelas, politisi Partai Gerindra ini.
dirinya juga mengajak, industri agar turut berkontribusi agar membantu masyarakat sekitar melalui program CSR perusahaan. Apalagi ditengah situasi mewabahnya pandemi Covid 19, dan adanya PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), tentu memiliki efek pada persoalan kebutuhan dasar masyarakat.
“Sehingga Pemerintah Daerah perlu membuat kebijakan agar beban masyarakat dapat diminimalisir baik lewat program bantuan modal usaha, bantuan penyediaan sembako gratis dan bantuan sosial lainnya. Sehingga fenomena yang saat ini terjadi dapat diminimalisir,” tuturnya.
Ia berharap, ditengah pemberlakuan PPKM ini tidak menambah beban masyarakat kecil dan Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan yang meringankan beban masyarakat kecil. (*/A.Laksono).