CILEGON — Ketua LSM Gappura Banten, Husen Saidan, ultimatum tegas kepada manajemen PT Putera Master Sarana Penyeberangan (PMSP) dan PT Putera Master Sarana Penyeberangan Mulya terkait nasib ratusan karyawan tidak terima gaji selama delapan bulan terakhir.
Husen menyebut kondisi para pekerja yang digantung statusnya dan tidak menerima hak-haknya merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan.
“Mereka tidak di-PHK, tidak digaji, statusnya digantung. Menurut saya ini adalah kezaliman. Ini seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk segera turun tangan,” ujar Husen, Kamis (8/5/2025).
Ia memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Jika tidak ada penyelesaian, Gappura Banten mengancam akan menempuh jalur hukum dan membawa permasalahan ini hingga ke tingkat nasional.
“Kami beri waktu satu minggu. Jika tidak selesai, kami akan gugat secara hukum, dan kami akan sampaikan langsung kepada Presiden. Kami percaya, Presiden punya menteri, punya gubernur, dan perangkat lainnya untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Husen juga melontarkan kritik keras terhadap Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon yang dinilainya tidak hadir dalam menyikapi persoalan tersebut.
Bahkan, ia secara terbuka meminta Kepala Disnaker untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu menangani persoalan ketenagakerjaan di daerahnya.
“Wajar jika masyarakat bertanya, ke mana Disnaker saat masalah seperti ini terjadi? Memanggil perusahaan pun tidak mampu. Jika tidak mampu, kami minta kepala dinasnya dicopot,” ujarnya.
Ia juga berharap Gubernur Banten turut mengambil langkah serius dalam persoalan ini, mengingat posisi gubernur adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat dan berkewajiban melindungi masyarakat yang mengalami kesulitan.
“Kami menunggu itikad baik dari Gubernur Banten. Sebab gubernur adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Saat ini rakyat menderita, dan pemerintah harus hadir untuk membela serta membantu mereka,” pungkasnya.(*/Nandi)
