Klarifikasi Video Viral Diduga Oknum DPRD Minta Jatah Scrap di PT Lotte, Ini Kata Ketua LSM Gapura Banten
CILEGON – Isu panas soal video viral yang beredar luas di tengah masyarakat Cilegon, Banten, akhirnya terjawab. Video yang menarasikan adanya dugaan oknum anggota DPRD Cilegon “berebut” jatah scrap di PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) itu, dibantah oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gapura Banten, Husen Saidan.
Kepada awak media, Husen Saidan menegaskan, video yang viral itu sama sekali tidak benar dan melenceng dari konteks kejadian yang sebenarnya.
“Kami mewakili kawan-kawan ingin menyampaikan terkait berita video bahwa ada empat oknum DPRD yang viral itu tidak benar berebut scrap dan lain-lain,” tegas Husen, Selasa (10/6/2025).
Menurut Husen, kehadiran anggota DPRD dalam aksi massa di LCI tersebut adalah murni atas undangan dari pihak LSM dan masyarakat.
Para wakil rakyat itu, lanjut Saidan, datang dengan tujuan sebagai saksi dari kesepakatan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
“Dewan kami undang dan atas seizin ketua dewan, tugasnya hanya sekadar menyaksikan saja kesepakatan masyarakat yang berdemo dan pihak LCI. Supaya ketika LCI ingkar janji, anggota dewan tersebut bisa memanggil untuk ditindaklanjuti,” beber Husen.
Husen Saidan juga menjelaskan, aksi unjuk rasa yang melibatkan masyarakat, OKP, dan LSM tersebut membawa lima poin tuntutan utama, yang fokus pada hak-hak masyarakat lokal, khususnya dalam hal ketenagakerjaan.
“Kami sampaikan bahwa, kami masa aksi itu bersama masyarakat, OKP, LSM, kami menuntut lima poin. Peluang tenaga kerja yang memprioritaskan tenaga kerja lokal, kuota 70% untuk masyarakat lokal, selanjutnya penerimaan tenaga kerja juga bisa pakai offline,” paparnya.
Tak hanya itu, tuntutan lainnya adalah adanya peluang kerja bagi masyarakat sekitar secara profesional sesuai kemampuan masing-masing tanpa diskriminasi. Dan yang tak kalah penting, massa menuntut pembubaran sebuah Komite yang dianggap justru merugikan masyarakat.
Husen tak ragu menyebut Komite yang dimaksud itu sebagai “tidak mewakili masyarakat” dan “tidak ada badan hukumnya”. Ia mempertanyakan legalitas Komite tersebut.
“Apa dasarnya ketika mendapat pekerjaan dari LCI harus menghadap ke Komite dulu?” sindirnya.
Lebih lanjut, Saidan menuding Komite tersebut kerap bertindak arogan dan berpotensi memecah belah persatuan masyarakat.
“Apalagi setelah aksi yang kami lakukan, Komite tersebut melakukan aksi dan menswiping serta menakut-nakuti perusahaan Lotte,” ungkapnya.
Terkait insiden dorong-dorongan yang sempat terekam, Husen mengklarifikasi bahwa itu terjadi karena miss komunikasi di lapangan.
“Ketika disampaikan apa yang sesungguhnya, peserta aksi kembali teratur dan tertib,” pungkasnya. (*/Ika)
