CILEGON– Sejumlah aktivis dari berbagai organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Banten Bersatu (KBB) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Walikota Cilegon, Jum’at, (10/3/2023).
Masa mulai bergerak dan memadati Kantor Walikota Cilegon dengan membawa berbagai atribut seperti bendera, poster, spanduk, bertuliskan aspirasi dan tuntutan.
Mereka menduga peran yang dilakukan oleh oknum orang dekat Walikota Cilegon MR P dalam pengelolaan APBD dengan mengeruk dan merampok APBD Kota Cilegon.
Masa mendesak Walikota Cilegon untuk bersikap tegas dan mengusir MR P yang mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi SiLPA di Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.
Ketua KBB, Hamami mengatakan tujuan dari aksi tersebut adalah untuk mengawal APBD Kota Cilegon dan memberikan respon atas adanya dugaan oknum mafia proyek APBD Kota Cilegon.
“Usir MR P alias garong APBD, diduga keras adanya peran MR P dalam pengelolaan APBD yang mengeruk, merampok APBD Kota Cilegon mulai dari penunjukan langsung, pengadaan langsung sampai dengan tender,” tutur Hamami.
Masa juga mendesak agar Walikota Cilegon menjelaskan carut marutnya pelaksanaan penyerapan anggaran yang menyebabkan SiLPA.
Hamami menilai para panitia lelang tidak profesional dalam menjalankan tupoksi dengan cara memenangkan calon pelaksana hanya berdasarkan nilai penawaran terendah dibawah 90 persen sampai dengan 80 persen.
“Hal tersebut menjadikan kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, dan diduga keras panitia lelang tidak cermat dalam penilaian koreksi aritmatik perusahaan pemenang tender,” ungkapnya.
Selain itu, masa meminta Walikota Cilegon agar memberikan keterangan tertulis dan mempublikasi penyimpanan dan penggunaan dana SiLPA pada tahun 2020 sebesar Rp340 Miliar dan SiLPA tahun 2021 sebesar Rp457,79 Miliar.
“Bahwa diduga peran Walikota Cilegon tidak mampu dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar, hal itu terjadi karena diduga ada peran MR P di pemerintahan Kota Cilegon sangat berpengaruh besar atas kesemrawutan penyerapan anggaran, sehingga menimbulkan kegaduhan dan menyebabkan pemerintah tidak optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan barang dan jasa,” tandasnya. (*/Nas)
