CILEGON – Andri atau pemilik nama lengkap Bambang Hendrianto, salah seorang pengurus pedagang Car Free Day (CFD) Cilegon yang tergabung dalam wadah Himpunan Persilatan Peguron Banten (HPPB), akhirnya meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Cilegon, dan mengaku salah atas perbuatannya yang memaksa para pedagang CFD untuk memilih Paslon Nomor Urut 2.
Permintaan maaf itu disampaikan Andri usai mediasi dengan Aliansi Peduli Pedagang Car Free Day bersama pejabat Disperindag Kota Cilegon di ruang rapat utama Mapolres Cilegon, Rabu (4/11/2020) malam.
Baca juga: Wah Sadis, Pedagang CFD Harus Pilih Nomor 2, Pendukung MULIA Dilarang Berjualan
Tindakan Andri yang mempolitisasi CFD baru-baru ini telah membuat suhu politik memanas jelang Pilkada 2020. Sejumlah organisasi massa sebelumnya sudah merencanakan aksi unjuk rasa ke kantor tempat Andri bekerja di BUMD PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM).
Permintaan maaf Andri secara terbuka itu, direkam dalam bentuk video dan disebarkan ke sejumlah grup-grup whatsapp pada Rabu malam.
Mediasi yang digelar di Mapolres Cilegon ini difasilitasi oleh Kasat Intelkam, yang bertujuan untuk menciptakan kondusifitas dan terlaksananya Kamtibmas di Cilegon jelang Pilkada 2020.
Sebelumnya, sejumlah Ormas yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pedagang Car Free Day berencana menggelar aksi unjuk rasa menyikapi adanya politisasi CFD tersebut. Namun usai mediasi ini, rencana aksi sepertinya tidak jadi dilakukan.
“Aksi besok dari PP nggak jadi, tapi laporan ke Bawaslu akan tetap lanjut,” ujar Eka W Dahlan, Sekretaris Pemuda Pancasila Kota Cilegon saat dikonfirmasi wartawan, Rabu malam.
“Kami sangat berterimakasih kepada Satintelkam Polres Cilegon yang telah memediasi kami. Kami pun secara personal menerima permintaan maaf Andri,” ujar Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Merah Putih (LPK-MP) Kota Cilegon, Deni Bastari.
Namun demikian, Deni akan tetap meminta keterangan kepada PT PCM, karena Andri sebagai pegawai BUMD secara aturan tidak boleh terlibat politik praktis.
Ditegaskan LPK-MP, pada tahun politik ini seharusnya CFD yang merupakan program pemerintah tidak boleh diseret ke ranah politik, apalagi memaksa mendukung salah satu pasangan calon.
Diketahui, setiap hari Minggu Pemerintah Kota Cilegon memfasilitasi kegiatan Car Free Day dan dijadikan sarana usaha bagi UMKM. Para pedagang di lokasi CFD Cilegon ini tergabung dalam dua wadah pengelolaan, yakni Paguyuban Wirausaha Cilegon (Pawon) dan HPPB.
Sebelumnya, terjadi polemik karena percakapan WA Grup pedagang HPPB tersebar ke publik, setelah salah seorang pengurus bernama Andri tersebut yang mengancam tidak akan memperpanjang registrasi pedagang di CFD jika tidak mendukung pasangan calon nomor urut 2, yakni Ati-Sokhidin.
“Bagi yang tidak mendukung no 2 dengan sangat terpaksa.. sy tidak akan memperpanjang registrasinya,” tulis Andri di dalam grup WhatsApp tersebut. (*/Red/Rizal)
