CILEGON – BNI The Royale Krakatau Music Fest 2023, diklaim akan menjadi festival musik terbesar di Kota Cilegon di awal Tahun 2023 ini.
Konser yang akan digelar pada 3 Februari 2023, yang mendatangkan Band Padi Reborn, D’Masiv, dan band papan atas lainnya tersebut, terancam akan didemonstrasi dan dituntut dibatalkan oleh masyarakat Kota Cilegon apabila belum memiliki perizinan dari tokoh ulama.
Warga Kota Cilegon yang tergabung dalam Gerakan Anti Maksiat (Gebrak) dan Masyarakat Banten Bersatu (MBB) mengancam akan melakukan aksi apabila pihak penyelenggara terus menutup-nutupi informasi perizinan dan lain sebagainya terkait konser BNI The Royale Krakatau Music Fest 2023.
Aksi tersebut akan ditujukan kepada Pemerintah Kota Cilegon selaku tuan rumah BNI The Royale Krakatau Music Fest 2023.
“Terkait konser kami masyarakat akan lakukan aksi demo ke Pemkot. Menanyakan perihal konser, seperti keamanan, keramaian, kapasitas stadion dan jumlah penonton, dan informasi lain yang terkesan sering ditutup-tutupi oleh pihak penyelenggara,” kata Eddy Jhon sebagai Koordinator Aksi dan Dewan Penasehat di Gebrak dan MBB pada Rabu (25/01/2023).
Menurut Eddy, kejelasan diatas harus dibuka secara transparan kepada publik, karena menyangkut nyawa manusia juga. Pasalnya sudah banyak terjadi kegiatan konser atau pun keramaian yang menimbulkan korban jiwa di tahun 2022, contohnya adalah di Kanjuruhan Malang, dan di Itaewon, Korea Selatan.
“Karena namanya konser pasti ada yang sering memakan jatuhnya korban baik, korban pingsan, keributan, bahkan korban jiwa,” jelasnya.
Ia juga meminta kepada pihak penyelenggara agar memperketat pengamanan dan jangan sampai ada warga atau pemuda pemudi yang membawa minuman keras baik di luar stadion atau di dalam, karena memang pelaksanaan BNI The Royale Krakatau Music Fest 2023 ini dilaksanakan di Stadion Krakatau Steel, Kota Cilegon.
“Kami meminta juga, jangan sampai ada yang mabuk-mabukan baik di luar atau di dalam. Pengamanan harus superketat karena biarpun penjagaan ketat berlapis kadang keributan juga sering terjadi bahkan mabuk-mabukan juga terjadi. Entah minum di luar lalu ke lokasi atau seperti apa nanti mereka. Dan konser-konser saat ini sering menjadi pencetus keributan dan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dan kalau sudah menjadi keributan akan berdampak meresahkan,” tegasnya.
lebih lanjut dikatakan, Eddy telah menerima informasi bahwa BNI The Royale Krakatau Music Fest 2023 telah memiliki izin dan bahkan telah mengadakan konferensi pers, namun Eddy melihat, dalam konferensi pers tersebut dari masyarakat hanya ada dari pihak kebudayaan dan perguruan dan ia tidak melihat adanya perwakilan tokoh ulama disana.
“Karena Kota Cilegon ini Kota Santri ya, jadi tokoh ulama juga harus digandeng dan dikomunikasikan, kemarin kami sendiri tidak melihat ada ulama dan ada masyarakat pada umumnya, yang kami lihat saat konferensi pers itu hanya ada dari kebudayaan dan perguruan dan lembaga lain seperti Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia,” terangnya.
Diketahui beberapa waktu ini, Walikota Cilegon Helldy Agustian pun telah memberikan dukungan terhadap BNI The Royale Krakatau Music Fest 2023 dan memastikan kepada penyelenggara agar memperketat pengamanan berlapis-lapis untuk menghindari hal yang tidak-tidak.
Menanggapi hal itu, Eddy hanya bisa berharap apa yang dikatakan Walikota Cilegon dapat terealisasi dan Kondusifitas terjadi pada saat konser berlangsung.
“Mudah mudahan apa yang disampaikan Walikota tersebut bisa sesuai dengan aktualnya nanti. Ya kami kan disini tdak menginginkan adanya konser yang menjadi petaka, melihat waktu sebelumnya di tahun 2022 kan tidak ada konser yang tidak ribut, pasti ada saja yang ribut. Nah penyelenggara harus bisa mengaktualisasikan apa yang dikatakan Walikota Cilegon,” tutupnya. (*/Hery)
