CILEGON – Pada Kamis malam (16/3/2023) Steering Commitee Musyawarah Daerah (Musda) VIII Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Cilegon memverifikasi berkas 2 bakal calon Ketua DPD KNPI Kota Cilegon Periode 2023-2026 yakni Rizki Putra Sandika dan Arianto.
Dari verifikasi tersebut, SC Musda KNPI Kota Cilegon menyatakan Arianto menjadi sebagai kandidat tunggal, setelah kandidat lainnya yakni Rizki Putra Sandika dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
Penetapan Arianto sebagai kandidat tunggal oleh SC yang dilakukan sebelum persidangan atau musyawarah dimulai, dinilai tidak demokratis.
Hal tersebut disampaikan oleh salah satu peserta Musda VIII KNPI Kota Cilegon, Adi Gustiadi, selaku Ketua Umum Pengurus Daerah (PD) Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Cilegon.
Adi Gustiadi menyampaikan, Musda VIII KNPI Kota Cilegon seharusnya menjadi wadah kedaulatan anggota KNPI untuk dipilih dan memilih dalam suatu proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis.
Dengan adanya penetapan calon tunggal dari Steering committee di luar persidangan, Adi menilai KNPI Kota Cilegon lebih mengedepankan politik pragmatis, dibandingkan menjaga asa demokrasi.
Lebih lanjut Ketua Umum PII Kota Cilegon itu juga mengatakan, bahwa KNPI Kota Cilegon sebagai wadah berhimpunnya organisasi pemuda di Indonesia, harusnya mengikuti sistem pemilihan sesuai dengan bentuk pemerintahan negara Indonesia yaitu menganut sistem demokrasi yang partisipatif dan transparan.
“Saat ini pemilihan kepemimpinan di dalam Musda kali ini digiring untuk calon tunggal. Tentunya fakta ini menarik untuk dikaji karena sebagai bagian dari proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Apabila di setiap pemilihan selalu berbentuk calon tunggal, berarti saat ini Indonesia khususnya KNPI sebagai organisasi pemuda sedang menuju kemerosotan demokrasi,” kata Adi Gustiadi, diwawancarai di Hotel Royale Krakatau Cilegon, Jumat (17/3/2023).
Selain itu, Gusti menambahkan bahwa dengan majunya Rizki Putra Sandika sebagai calon, menunjukkan tingginya partisipasi anggota KNPI dalam menunjang sistem demokrasi dan mencerminkan Kota Cilegon mempunyai kader yang berkualitas dalam memimpin dan dipimpin.
“Itu sudah bagus, Rizki mencalonkan diri, tapi apabila dari SC menetapkan secara sepihak di luar persidangan maka KNPI tidak memperhatikan bagaimana demokrasi yang baik. Jangan biarkan calon tunggal, nanti KNPI dilihat tidak berkualitas, kurang kader yang bisa memimpin dan tidak demokratis,” pungkasnya.
Adi berharap, dalam persidangan nanti, panitia ataupun SC dan OC Musda VIII KNPI Kota Cilegon, bersifat netral dan mengedepankan demokrasi yang partisipatif dan transparan, serta membiarkan peserta memilih siapa calon pemimpin ataupun mengajukan dirinya sendiri sebagai calon pemimpin.
“Konsep demokrasi kan dipimpin dan memimpin, dipilih dan memilih. Kalau kita dibatasi dengan calon tunggal, berarti hak pilih dan hak memilih kita dirampas paksa. Panitia harusnya menghargai hak-hak tadi,” tandasnya. (*/Hery)
