CILEGON – Dalam upaya membela ribuan buruh PT Krakatau Steel (KS) dan Group yang terancam akan dipecat pada Tanggal 31 Agustus 2019 mendatang, karena kebijakan restrukturisasi perusahaan baja plat merah tersebut.
Elemen masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Perjuangan Masyarakat Cilegon (PPMC) menggelar Deklarasi Front Daulat Pribumi di Aula Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cilegon, Rabu (8/8/2019) pagi ini.
Selain menolak PHK massal, PPMC juga meminta Direktur Utama PT KS, Silmy Karim agar dipecat.
President PPMC, Mulyadi Sanusi mengatakan, dibentuknya gerakan ini, untuk membela dan mengadvokasi buruh PT KS agar tidak jadi di PHK.
“Kenapa dalam rapat akbar yang akan dilaksanakan besok ada kata- kata pecat Silmy Karim, karena kebijakan (restrukturisasi) pemecatan itu diinisiasi oleh Silmi Karim,” katanya, saat ditemui di lokasi acara, Selasa (6/8/2019) malam.
Pria yang akrab disapa Cak Mul ini menjelaskan dalam deklarasi ini, pihaknya mengundang seluruh LSM, OKP dan pendekar untuk turut berpartisipasi solidaritas untuk membantu penolakan pemecatan buruh PT KS.
“Yang di PHK ini masyarakat Cilegon, 92 persen Rakyat Cilegon. Maka dari itu, kami maju untuk memperjuangkan Buruh. Jika kita kembali kepada sejarah dulu Didirikan PT. KS itu hadiah dari Soekarno untuk masyarakat dalam rangka menaikan rating perekonomian masyarakat Cilegon,” ungkapnya.
Sementara itu, inisiator Deklarasi Front Daulat Pribumi, Isbatullah Alibasja, menegaskan aksi ini untuk menolak PHK massal dan menolak keras kebijakan yang dilakukan oleh Silmy Karim.
“Kita tahu, PT KS ini, dalam posisi sekarat, sampai hutangnya banyak kurang lebih 40 triliun. Pertanyaannya kenapa buruh yang dikorbankan. Ini menyangkut 2.600 buruh, dikali dengan anak istrinya, dan itu kebanyakan kawan-kawan kita, saudara kita yang ada di Cilegon maka perlu diperjuangkan,” tegasnya.
Selain menawarian solusi, pria yang beken disapa Isbat ini, juga mengatakan apabila tidak ada penyelesaian, para buruh akan melakukan aksi besar -besar di depan PT KS dan di depan istana negara agar presiden bisa mendengerkan apa keinginan buruh.
“Solusinya sebenarnya bisa, potong saja gaji para Direktur 50 persen serta karyawan organiknya, itu bisa mengcover buruh yang direncanakan akan dipecat, sehingga tidak ada yang dikorbankan,” tandasnya. (*/Ilung)
