CILEGON — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cilegon menyoroti potensi kekurangan tenaga pengajar seiring tingginya angka pensiun guru dalam waktu dekat.
Ketua PGRI Kota Cilegon, Bahrudin, mengatakan kondisi tersebut berpotensi mengganggu keberlangsungan kegiatan belajar mengajar jika tidak diimbangi dengan penambahan tenaga pengganti.
“Karena tahun ini saja banyak yang pensiun, terus siapa yang ganti? Guru berbeda dengan instansi lain karena langsung berhadapan dengan siswa,” kata Bahrudin, Kamis (9/4/2026).
Ia menilai, fenomena purna tugas guru menjadi persoalan serius yang perlu segera diantisipasi pemerintah daerah.
Menurutnya, profesi guru memiliki karakteristik khusus sehingga kebutuhan pengganti tidak bisa disamakan dengan sektor lain.
Selain itu, PGRI juga menyoroti keterbatasan jumlah tenaga pengajar yang tersedia saat ini. Berdasarkan data, jumlah guru yang ada berkisar 400 orang dan tidak memungkinkan adanya penambahan formasi.
“Jumlahnya sekitar 400-an dan sudah terkunci, tidak bisa ada penambahan. Ini menjadi masalah,” ujarnya.
Bahrudin menegaskan pentingnya kehadiran guru pengganti dalam berbagai kondisi, baik saat guru pensiun, berhalangan tetap, maupun cuti.
“Kalau tidak ada pengganti, proses belajar mengajar bisa terganggu,” katanya.
Ia juga menyinggung perubahan regulasi terkait tenaga honorer. Meskipun aturan dari Kementerian PAN-RB tidak lagi mengakomodasi tenaga honorer, namun masih ada ruang melalui kebijakan di sektor pendidikan.
“Dalam Permenpan memang sudah tidak ada honorer, tetapi dalam Permendikdasmen Nomor 6 masih memungkinkan pemberian honor. Ini tentu menjadi angin segar,” ujarnya.
PGRI Cilegon berharap pemerintah daerah, khususnya wali kota dan dinas pendidikan, dapat memberikan perhatian terhadap keberadaan tenaga honorer di sekolah.
Selain itu, pihaknya mendorong guru honorer tetap menjalankan tugas secara profesional serta mempersiapkan diri mengikuti seleksi aparatur sipil negara (ASN).
“Insyaallah tahun ini akan ada pembukaan CPNS. Ikuti aturannya, mudah-mudahan bisa menjadi PNS melalui jalur tersebut,” katanya.***
