Proyek TPT Kantor Dinas Sosial Cilegon Diperiksa, DPUPR Pastikan Sesuai Prosedur
CILEGON – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cilegon melakukan pendampingan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses pengecekan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang menjadi bagian dari pagar pembatas di kantor Dinas Sosial setempat, Kamis (17/4/2025).
Kepala DPUPR Kota Cilegon, Tb. Dandi Rudiatna, memastikan pelaksanaan proyek sudah sesuai standar teknis dan administrasi yang berlaku.
“Saat ini kita sedang melakukan audit. Mudah-mudahan pemeriksaan ini tidak menimbulkan temuan karena pelaksanaannya telah didukung oleh dokumentasi visual dari awal pekerjaan,” ujar Dandi saat ditemui di lokasi.
Ia menjelaskan bahwa timnya telah menyiapkan dokumentasi visual mulai dari progres 0 persen, 50 persen, hingga 100 persen, sehingga dapat mempermudah tim pemeriksa dalam mengevaluasi setiap tahap pembangunan.
“Meskipun bangunan sudah tertutup, tapi dari dokumentasi tersebut akan terlihat bagaimana proses pembangunan TPT ini berlangsung. Ini sangat membantu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memahami pelaksanaan teknis di lapangan,” tambahnya.
Dandi juga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan uji sampel terhadap pondasi TPT untuk memastikan kekuatan dan kualitas struktur yang dibangun, mengingat elevasi jalan di sekitar kawasan cukup tinggi.
“TPT ini sangat penting karena akan menjadi penahan tanah dan pagar pembatas. Ketika lahan ini nantinya ditimbun kembali, kekuatan struktur harus tetap terjaga,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dandi menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan di kantor Dinas Sosial difokuskan pada pembuatan pagar dari bagian depan hingga ke belakang, lengkap dengan penataan lanskap sebagai bagian dari upaya pengamanan aset daerah.
“Kami khawatir jika tidak segera dilakukan pemagaran, aset milik pemerintah akan rawan hilang atau tidak terjaga dengan baik,” katanya.
Proyek pembangunan TPT dan pemagaran tersebut, lanjut Dandi, merupakan langkah awal untuk memperkuat fungsi pengamanan aset Dinas Sosial agar lebih optimal dalam mendukung pelayanan publik.
“Pembangunan ini telah dianggarkan sebesar Rp485 Juta,” katanya.(*/Nandi)
