CILEGON – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang Kota Cilegon) mendorong penerapan pendanaan partisipatif dalam penyusunan RKPD 2026.
Rencana tersebut dibahas melalui forum konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Rabu (17/12/2025).
Pelaksana Tugas Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi, mengatakan konsultasi publik menjadi pintu awal untuk menjaring aspirasi dan masukan dari stakeholder di luar pemerintah dengan pendekatan kolaboratif.
“Itu nanti ini sebagai langkah awal konsultasi publik untuk katakan mencoba menyerap masukan dari seluruh stakeholder ya di luar dengan semangatnya strategi katakanlah pentahelix untuk keterlibatan baik itu sektor industri, sektor swasta,” ujar Ahmad Jubaedi.
Ia menilai, keterbatasan fiskal daerah akibat menurunnya transfer ke daerah menuntut adanya inovasi pendanaan agar target pembangunan tetap tercapai. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi keharusan.
“Jadi perlu ada sinergi, kolaborasi, perlu ada inovasi pendanaan apakah dengan keterbatasan transfer ini bisa ada inovasi untuk kemudian sasaran pembangunan atau pembangunan itu dilakukan melalui public-private partnership,” katanya.
Menurut Ahmad Jubaedi, salah satu opsi yang bisa diperkuat adalah kerja sama pemerintah dengan badan usaha serta optimalisasi peran industri melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kerjasama pemerintah dengan badan usaha misalkan atau menggerakkan seperti keikutsertaan keterlibatan industri melalui katakan mendorong CSR-nya,” ucapnya.
Ia menjelaskan, arah kebijakan pembangunan daerah ke depan juga difokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat sebagai upaya menekan angka pengangguran.
“Kemudian juga untuk meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan pendapatan per kapita bagaimana kebijakan tadi mendorong supaya income per kapita, kemudian juga katakanlah pendapatan masyarakat itu meningkat sehingga mengurangi angka pengangguran, penyerapan tenaga kerja semakin baik,” jelasnya.
Pendekatan collaborative governance, lanjut dia, menjadi dasar pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan melibatkan banyak pihak.
“Ya paling tidak kan begini, pemerintah kan ini kalau kita melihat pendekatan collaborative governance,” katanya.
Forum konsultasi publik tersebut juga merupakan bagian dari tahapan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun berikutnya.
“Iya, tadi konsultasi publik ya, untuk rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tahun 2027. Memang sesuai tahapan kita dimulai dengan konsultasi publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum ini bertujuan menyampaikan arah kebijakan, proyeksi ekonomi makro, serta strategi pelaksanaan program yang mengacu pada RPJMD 2025–2029.
“Jadi mengacunya ke sana termasuk bagaimana digambarkan nanti proyeksi terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi gitu ya, penyelesaian tingkat pengangguran terbuka,” katanya.
Selain itu, pembangunan daerah juga diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengurangan kemiskinan, serta penguatan link and match antara lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.
“Bagaimana indikator katakanlah seperti indeks pembangunan manusia, katakanlah indeks infrastruktur daerah dan sebagainya,” ucapnya.
Ahmad Jubaedi menegaskan, keterlibatan sektor swasta, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media massa sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan pendanaan pemerintah.
Ia menilai, industri yang beroperasi di Kota Cilegon memiliki tanggung jawab sosial untuk turut ambil bagian dalam menyelesaikan persoalan pembangunan daerah.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor tersebut perlu terus diperkuat dan dipertajam agar capaian pembangunan lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk dalam penanganan persoalan rumah tidak layak huni secara bersama-sama. (*/ARAS)
