Soal Usulan Copot Wapres Gibran, Ketum PB Al-Khairiyah Tegaskan Tak Ingin Terlibat Politik Praktis
CILEGON – Wacana pencopotan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang mencuat ke publik, menyusul desakan dari Forum Purnawirawan TNI-Polri yang secara resmi mengusulkan hal tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Usulan yang menuai sorotan itu dinilai mengejutkan dan memantik perdebatan terkait batas kewenangan konstitusional serta dinamika politik nasional pasca-Pemilu 2024.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah, H. Ali Mujahidin, menyatakan bahwa pihaknya enggan ikut terseret dalam dinamika politik praktis, termasuk soal polemik jabatan Gibran.
“Soal itu saya tidak mau tahu. Yang jelas, secara politik Al-Khairiyah tidak ingin menempatkan diri sebagai lembaga yang terlibat dalam politik elektoral atau politik praktis,” ujarnya, usai acara perayaan peringatan 100 Tahun Al-Khairiyah di Cilegon, Senin (5/5/2025).
Ali Mujahidin menegaskan, Al-Khairiyah memandang politik sebagai instrumen strategis untuk mendorong kemajuan pendidikan, bukan sebagai alat perebutan kekuasaan.
“Tidak bisa dipungkiri politik hingga saat ini dimaknai sebagai sarana mempercepat kemajuan, termasuk mendorong sistem pendidikan, dan menciptakan daya dukung terhadap pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa organisasi yang dipimpinnya tetap konsisten menjaga jarak dari keterlibatan dalam politik elektoral yang berpotensi memecah belah masyarakat, apalagi terjebak dalam politik identitas.
“Untuk politik praktis dan elektoral, kami tidak ingin terlibat,” imbuhnya.
Untuk diketahui, memasuki usia 100 tahun Al-Khairiyah pihaknya terus meneguhkan komitmen untuk tetap berkhidmat dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pengabdian sosial sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara. (*/Nandi)
