CILEGON – Capaian pendapatan daerah Kota Cilegon dinilai masih tertinggal jauh dibandingkan dengan kota-kota lain di Provinsi Banten.
Rapor merah kinerja keuangan ini memicu sorotan tajam dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandi.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) per 13 Juli 2026, realisasi pendapatan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Cilegon masih jauh dari target pertengahan tahun anggaran.
Hingga akhir Juni 2026, realisasi pendapatan daerah Kota Cilegon baru menyentuh 38,47%, sedangkan realisasi PAD berada di angka 34,15%.
Fauzi menegaskan, karena tahun anggaran sudah berjalan satu semester, capaian tersebut idealnya sudah berada di kisaran 50%.
“Logikanya, satu semester itu harusnya mendekati 50%. Kita baru 38%, ini sudah jauh tertinggal,” ujar Fauzi, Selasa (14/7/2026).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Cilegon ini kemudian membandingkan posisi Cilegon dengan tiga kota lain di Banten yang memiliki performa jauh lebih baik:
Kota Realisasi Pendapatan (Per Juni 2026)
Kota Tangerang 43%
Kota Serang 42,7%
Kota Tangerang Selatan 42%
Kota Cilegon 38,47%
Atas kondisi tersebut, Fauzi mengingatkan Pemerintah Kota Cilegon agar tidak menutup mata.
Ia meminta angka-angka ini dijadikan sebagai peringatan serius dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Makanya saya bilang, ini red alert. Ini alarm bagi kita. Ketika kota-kota lain sudah berada di angka 42 hingga 43%, kita justru tertinggal di angka 38%,” tegasnya.
Menurutnya, ketertinggalan ini mengindikasikan adanya masalah dalam strategi pemda menjaring sumber penerimaan, baik dari sektor PAD maupun dana transfer pusat.
Fauzi juga mengkritisi klaim ketercapaian target PAD. Menurut analisisnya, target tersebut terlihat terpenuhi hanya karena angkanya sudah dipangkas terlebih dahulu.
Berdasarkan kajian tren anggaran dari tahun 2021 hingga 2025, agenda perubahan anggaran biasanya justru menaikkan target pendapatan, bukan menurunkannya.
Ia pun memperingatkan agar penurunan target pada APBD Perubahan 2026 tidak dijadikan kebiasaan baru untuk memanipulasi performa keuangan.
“Jangan sampai pola seperti ini jadi pembenaran. Seakan-akan target tercapai, padahal anggaran yang diubah (dikurangi) sangat besar,” kata Fauzi.
Dampak dari seretnya aliran fiskal ini pun mulai terasa di tingkat bawah. Fauzi mengungkapkan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini kelimpungan karena banyak program kerja yang tertahan akibat keterbatasan anggaran.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa DPRD menolak keras wacana penurunan target pendapatan daerah yang diusulkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Tidak boleh (diturunkan). Kalau dikurangi lagi, makin banyak program yang tidak jalan, dan pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban,” pungkasnya.***
