CILEGON – Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Pejuang Rakyat (PP-GEMPAR) Periode 2021-2023 sangat tidak puas dengan acara hearing Lintas komisi I, II, dan IV DPRD Kota Cilegon dengan OPD yang hadir, Kepala Dinas Perdagangan, dan Perindustrian Kota Cilegon, Kepala Dinas Satpol PP Kota Cilegon, Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cilegon, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon, Kepala Dinas Kesehatan kota Cilegon, yang di nilai lemah untuk menjalankan peraturan daerah kota Cilegon Nomor 5 tahun 2001 tentang pelanggaran kesusilaan, minuman keras, perjudian, penyalahgunaan, Narkotika, psikoterapika dan zat adiktif lainnya.
“Sudah jelas adanya THM, akan menyebabkan banyaknya peredaran miras di Kota Cilegon dan kami menantang kepada Eksekutif dan Legislatif, mengeluarkan perda khusus, bahwa Kota Cilegon menolak keras peredaran miras di Kota Cilegon, sehingga menjadikan Kota Cilegon modern dan bermartabat sesuai Visi Walikota Cilegon,” ujar Achmad Ru’yat Al-Faris, Ketum PP Gempar kepada Fakta Banten, usai Hearing di Gedung DPRD Cilegon, (1/07/2021)
PP-GEMPAR meminta Walikota Cilegon untuk secepatnya mengeluarkan PERDA khusus kota Cilegon Menolak keras peredaran miras di kota Cilegon, pemerintah harus tegas dan berani dalam menyikapi peredaran miras yg ada di kota Cilegon .
“Legislatif dan Eksekutif harus tegas dan berani membuat kebijakan demi kemaslahatan umat, agar generasi muda tidak lagi kerisis soal moral dan pergaulan bebas. Padahal sudah tiga kali hearing tentang miras dan THM ini, ko gak ada hasil?,” tegasnya
Ia menyayangkan hasil hearing yang dihadiri beberapa OPD dan legislatif yang hari ini dianggap lemah, dan tidak serius dalam memerangi peredaran miras di kota Cilegon
“Jika Walikota tidak berani mengeluarkan peraturan Daerah khusus larangan peredaran miras maka sudah jelas dan dipastikan kota Cilegon akan krisis moral, ini sangat miris jika terus-terusan dibiarkan di Kota Cilegon,” pungkasnya. (*/Ihsan)
