CILEGON – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah akan mencabut izin agen atau pangkalan LPG yang terbukti bermain dalam distribusi gas bersubsidi.
Ia memastikan setiap pelanggaran, baik dalam penjualan maupun penyalahgunaan subsidi, akan ditindak tegas.
“Saya sedang merancang aturannya. Nanti ada agen atau pangkalan yang main-main, dan kita akan cabut,” tegas Bahlil, Kamis (13/3/2025)
Pemerintah juga memperketat regulasi pengisian LPG di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dengan mewajibkan penimbangan sebelum distribusi ke agen dan pangkalan.
“Kita sedang penataan regulasi agar setiap pengisian di SPBE sebelum dinaikkan ke truk, sebelum dibawa ke agen atau pangkalan, itu pakai timbangan,” ujarnya.
Bahlil menekankan bahwa masyarakat harus menerima LPG dengan berat yang sesuai.
“Agar di agen itu ada timbangan. Saya tidak mau lagi yang diterima masyarakat tidak sesuai. Kita pastikan ke depan harus 3 kilo. Kalau tidak sesuai, itu sama saja dengan merampas hak-hak rakyat,” katanya.
Selain itu, pemerintah berkomitmen memberantas praktik oplosan LPG yang merugikan masyarakat.
“Dan oplosan-oplosan ini akan saya basmi. Jadi pengawasannya tidak main-main, ini untuk LPG ini,” tambahnya.
Pemerintah juga memastikan keterlibatan dalam pengawasan izin distribusi LPG guna mencegah penyalahgunaan.
“Untuk izin ini oleh Patra nanti, pemerintah juga ikut. Supaya kalau ada oknum yang main-main, baik dari Pertamina atau pengusahanya, pemerintah bisa melakukan eksekusi. Salah satu yang akan dilakukan adalah mencabut izinnya, dan kalau pidana, proses,” tegas Bahlil.
Dengan anggaran subsidi LPG mencapai Rp86 triliun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan penyimpangan.
“Jangan anggap urusan biasa, ini subsidi. Subsidi untuk LPG ini Rp86 triliun. Saya akan tegas menyangkut LPG,” pungkasnya. (*/ARAS)
