CILEGON – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menyiapkan sejumlah alternatif lokasi bagi nelayan di kawasan Warnasari, Kecamatan Citangkil, yang terdampak rencana reklamasi lahan milik PT Chandra Asri Pacific (CAP).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan para nelayan tetap dapat menjalankan aktivitas melaut meskipun kawasan yang selama ini digunakan untuk tambat perahu akan dikembangkan menjadi fasilitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra usai rapat dengan PT PCM dan beberapa Camat terkait hal tersebut, Senin (9/11/2026).
Rencana reklamasi tersebut berkaitan dengan pengembangan kawasan industri PT Chandra Asri Pacific di sekitar Warnasari dan berhadapan dengan PT Lotte.
Lahan yang akan direklamasi itu rencananya dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas PLTS sebagai bagian dari pengembangan energi perusahaan.
Menurutnya, pemerintah daerah telah mengantisipasi dampak rencana pengembangan tersebut, terutama terhadap keberlangsungan mata pencaharian nelayan yang selama ini beraktivitas di kawasan pesisir Warnasari.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin pembangunan kawasan industri menghilangkan akses masyarakat pesisir terhadap sumber penghidupan mereka.
Karena itu, sejumlah alternatif tengah disiapkan agar nelayan tetap bisa melakukan aktivitas penangkapan ikan di sekitar kawasan tersebut.
“Dan kemudian karena di situ ada nelayannya, ya kita harus perhatikan juga dampak nelayannya juga kan,” kata Aziz.
Ia menjelaskan, salah satu opsi yang dibahas adalah menyiapkan akses bagi nelayan melalui lahan milik pemerintah daerah di kawasan Warnasari.
Sementara itu, lokasi untuk tambat perahu diupayakan menggunakan area yang disiapkan oleh pihak perusahaan.
Pemerintah juga akan mendorong PT CAP menyediakan fasilitas tambat perahu sebagai bagian dari penataan kawasan yang akan direklamasi.
Dengan demikian, nelayan tetap memiliki tempat untuk menyandarkan perahu dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
Aziz menegaskan, penyediaan fasilitas bagi nelayan harus menjadi perhatian perusahaan sebelum proses pemindahan dilakukan.
Pemerintah menginginkan agar tidak ada nelayan yang kehilangan tempat beraktivitas akibat pembangunan tersebut.
“Ya kita minta ke CAP supaya menyiapkan dulu supaya nelayan bisa bertambat lah. Perahunya bertambat, melakukan aktivitasnya seperti biasa, baru mereka direlokasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin relokasi dilakukan sebelum lokasi pengganti benar-benar tersedia. Menurutnya, kepastian akses dan tempat tambat perahu menjadi hal penting agar proses penyesuaian tidak mengganggu mata pencaharian masyarakat.
Terkait pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah melalui PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), Aziz menyebutkan bahwa opsi yang dibahas sejauh ini lebih diarahkan pada penyediaan akses melalui bibir sungai.
Adapun lahan untuk fasilitas tambat perahu direncanakan berasal dari area milik perusahaan yang akan direklamasi.
“Makanya kami minta supaya CAP menyiapkan dulu untuk nelayan bisa bertambat, melakukan aktivitasnya seperti biasa,” jelasnya.
Sementara itu, Camat Citangkil, Ikhlasin Nufus, menyampaikan bahwa berdasarkan pendataan sementara terdapat sekitar 73 nelayan yang berpotensi terdampak rencana pengembangan kawasan tersebut.
Mereka terdiri atas nelayan pemilik perahu, nelayan jaring, serta nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan berjalan kaki.
“Jumlah nelayan yang terdampak kurang lebih 73 orang,” ungkap Ikhlasinnufus.
Ia menjelaskan, para nelayan tersebut berasal dari sejumlah wilayah, di antaranya Kelurahan Gerem, Grogol, Tegalratu, Purwakarta, dan Warnasari. Mereka tergabung dalam kelompok nelayan yang beraktivitas di kawasan Tanjung Peni dan sekitarnya.
Ikhlasinnufus menilai keberadaan nelayan harus tetap diperhatikan di tengah pesatnya perkembangan industri dan berkurangnya kawasan pesisir yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Menurutnya, nelayan memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap fasilitas penunjang mata pencaharian.
Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya telah terdapat kesepakatan melalui nota kesepahaman (MoU) dengan PT SAP terkait perhatian terhadap keberadaan nelayan.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penyediaan tempat dan akses jalan untuk menunjang aktivitas melaut.
“Nelayan juga harus diperhatikan keberadaannya, di mana harus ada tempat atau fasilitas, ya akses jalan untuk melaksanakan kegiatan nelayan tersebut,” katanya.
Menurut Ikhlasin, pemerintah kecamatan bersama pemerintah kota dan PCM akan terus mendorong agar komitmen penyediaan fasilitas bagi nelayan dapat diwujudkan.
Upaya tersebut dinilai penting agar aktivitas perikanan tetap berjalan dan tidak terpinggirkan oleh pengembangan kawasan industri.
Ia menambahkan, keberadaan nelayan bukan hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi perorangan, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga.
Berdasarkan akumulasi pendapatan kelompok nelayan, nilai ekonomi dari aktivitas perikanan di kawasan tersebut diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp1 miliar hingga Rp2 miliar dalam setahun.
“Makanya kami mendorong nelayan yang ada di tempat kami atau dari paguyuban nelayan ini harus ada dan eksistensinya harus ada,” tegasnya.
Pemerintah berharap rencana pengembangan kawasan Warnasari dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir. ***
