CILEGON – Terkait dengan progam Improvement of Solid Waste Management to Support Regional Area and Metropolitan Cities (ISWMP) bantuan Bank Dunia Pemerintah Kota Cilegon akan mendapatkan asistensi dari lima Kementerian.
Adapun lima Kementerian itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
Setiap Kementerian memiliki kegiatan masing-masing yang akan dilaksanakan hingga tahun 2025 mendatang.
Kelapa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon Sabri Mahyudin mengatakan, salah satu point yang menjadi konsen dalam kegiatan ISWMP itu adalah pembentukan UPT BLUD Pengelolaan Sampah, Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengelolaan Sampah.
Adapun kedatangan Kemendagri kali ini lanjut Sabri, dalam rangka memberikan pendampingan terkait dengan perhitungan retribusi pengelolaan sampah.
Dimana pendampingan ini diharapkan sudah dapat memunculkan nilai-nilai retribusi sampah yang nantinya nilai-nilai itu akan dimasukan ke dalam perda pajak daerah dan retribusi daerah yang sedang digodok DPRD.
“Nah inilah yang menjadi konsen dan dasar kita untuk mengeluarkan nilai yang akan dimasukan dalam draf Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ini bagian kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri selama 3 hari di sini.” ujar Sabri Mahyudin, beberapa hari lalu.
Adapun pembangunan ISWMP ini sesuai dengan time line yang sudah dijadwalkan oleh Kementerian PUPR, diakhir tahun ini sudah akan dilaksanakan pembangunan fisik.
“Jadi memang ada tugas-tugas yang menjadi beban dari Pemerintah Kota Cilegon yang harus diselesaikan tahun ini,” tutup Sabri.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Cilegon telah menerima program sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari Pemerintah Pusat.
Dimana nantinya Pemerintah Pusat akan mengucurkan dana sekitar Rp100 miliar dalam bentuk program yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia atau World Bank. (*/Wan)
