CILEGON – Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Cilegon, Sakri Jasiman, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada tempat wisata di Kota Cilegon yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.
Menurut Sakri, meskipun Cilegon ada beberapa tempat wisata buatan, pihaknya belum mampu menambah atau mengembangkan tempat wisata baru yang dapat dikelola pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
“Di Cilegon sendiri yang dikelola oleh pemerintah belum ada,” ujar Sakri, Sabtu, (7/12/2024).
Ia menambahkan walaupun di Cilegon terdapat wisata salah satunya di Pulo Merak Kecil, tetapi pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat setempat, bukan oleh Pemerintah Kota.
“Karena memang untuk mengelola satu pulau, meskipun kecil, perizinannya harus langsung ke kementerian di tingkat pusat,” jelasnya.
Sakri juga menekankan pentingnya pengembangan sektor pariwisata di Kota Cilegon untuk meningkatkan pemasukan, terlebih saat memasuki musim libur sekolah di mana jumlah pengunjung tempat wisata biasanya meningkat drastis.
Namun, ia mengakui bahwa dibandingkan dengan delapan kabupaten/kota lain di Provinsi Banten, sektor pariwisata Kota Cilegon belum optimal karena terkendala minimnya anggaran yang ada.
Sakri mengungkapkan, kendala dalam pengembangan wisata buatan adalah selain keterbatasan anggaran, ditambah lagi dengan status Kota Cilegon sebagai kawasan industri.
“Namanya juga daerah industri, jadi memang kalau mau mengembangkan wisata buatan dibutuhkan anggaran besar atau dukungan dari investor,” terangnya.
Ketika ditanya mengenai potensi pendapatan dari sektor wisata menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Sakri menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan wewenang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.
“Kami tidak menangani pendapatan secara langsung. Untuk pajak dan pendapatan itu dikelola oleh BPKAD, karena tempat wisata di sini mayoritas milik pribadi, bukan pemerintah,” tutupnya. (*/Ika)
