CILEGON — Tokoh masyarakat Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Husen Saidan, meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap proporsi dan komposisi sumber daya manusia (SDM) di tubuh PT Krakatau Steel (KS).
Ia menilai, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan pelat merah itu sudah tidak lagi mengakomodasi keterlibatan dan profesional lokal asal Cilegon juga susunan petinggi KS saat ini perlu dievaluasi secara kinerja.
Hal tersebut disampaikan Husen pada Jumat (14/11/2025). Ia menegaskan, keberadaan Krakatau Steel tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan kehidupan masyarakat Cilegon.
Menurutnya, perusahaan baja nasional itu berdiri dan berkembang berkat kontribusi besar masyarakat setempat sejak 55 tahun yang lalu.
Sebagai Ketua LSM Gapura Banten, Husen menilai sudah saatnya dilakukan evaluasi mendalam terhadap struktur dan kebijakan SDM di lingkungan Krakatau Steel.
Ia menganggap, penurunan kinerja bisnis dan menurunnya kepekaan sosial perusahaan menjadi indikator penting perlunya perubahan arah manajemen.
“Proporsi pribumi juga tidak ada, maka jabatan SDM, General Affairs, dan Corporate Secretary termasuk juga Komisaris harus ada keterwakilan dari orang-orang yang lahir di Cilegon. Ini tidak boleh dinegosiasi, harga mutlak, supaya ada keterwakilan lokal,” ujar Husen tegas.
Menurutnya, dominasi pihak luar dalam posisi strategis telah menyebabkan menurunnya nilai-nilai kebersamaan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Padahal, Krakatau Steel seharusnya menjadi contoh BUMN yang berpihak pada daerah tempatnya beroperasi.
Ia juga menyampaikan keraguannya terhadap proses penempatan pejabat di tubuh Krakatau Steel, terutama di bidang bisnis dan sumber daya manusia.
Menurut Husen, mekanisme yang diterapkan perlu diaudit secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh orang yang berkompeten dan bukan karena kepentingan tertentu.
“Seharusnya dilakukan audit investigasi sejak tahun 2017 sampai 2025 apakah sudah tepat menempatkan personel dengan asas kepentingan atau profesionalisme. Jika terbukti tidak benar, maka para pemegang jabatan di SDM harus diberikan sanksi, baik yang telah menjabat maupun yang masih menjabat saat ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat akan mengusulkan perombakan total terhadap struktur Direktorat SDM dan Direktorat Pengembangan Usaha. Langkah tersebut dianggap penting agar Krakatau Steel bisa kembali pada semangat awal sebagai perusahaan yang sehat secara bisnis dan sosial.
Selain menyoroti aspek SDM, Husen juga menyinggung soal kebijakan finansial Krakatau Steel, terutama terkait pinjaman pemegang saham ke Danantara sebesar USD 500 juta. Menurutnya, keputusan tersebut harus ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan KS yang masih belum stabil.
“Pinjaman uang itu bukan merupakan solusi yang tepat, tetapi hanya menjadi obat generik, bukan untuk penyembuhan KS secara menyeluruh. Perlu diingat, uang dari Danantara adalah uang rakyat. Sebelum hal ini dijalankan, maka memberikan bantuan ke KS seperti menebar garam di lautan,” tegasnya.
Husen menilai suntikan dana dalam bentuk pinjaman hanya akan menambah beban keuangan perusahaan. Ia khawatir, tanpa perbaikan manajemen dan efisiensi yang nyata, dana sebesar itu tidak akan membawa perubahan signifikan terhadap performa Krakatau Steel.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya Krakatau Steel sudah pernah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) pada tahun 2016 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2020. Namun, bantuan itu tidak berhasil membawa perubahan berarti terhadap kinerja perusahaan.
“Pernah dibantu PMN dan PEN, masih juga minta tolong bantuan lagi,” katanya dengan nada kecewa.
Husen menilai, sebelum melanjutkan langkah restrukturisasi dengan penambahan utang baru, manajemen Krakatau Steel harus terlebih dahulu melakukan efisiensi di seluruh lini. Penghematan harus dilakukan tidak hanya di tingkat operasional, tetapi juga pada fasilitas mewah yang digunakan oleh jajaran direksi dan manajemen.
“Program efisiensi hanya slogan. Masih banyak ditemui mobil-mobil mewah yang digunakan jajaran manajemen. Setelah bisa komitmen terhadap hal ini, baru dapat dijalankan restrukturisasi,” pungkasnya.
Seruan Husen tersebut menjadi refleksi atas kekhawatiran masyarakat Cilegon terhadap masa depan Krakatau Steel. Perusahaan yang pernah menjadi kebanggaan nasional itu kini dituntut untuk kembali ke jalur profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat lokal agar tidak kehilangan legitimasi sosial yang telah terbangun selama puluhan tahun. (*/ARAS)
