CILEGON – Terkait tudingan dugaan nepotisme dan transaksi uang pada hasil seleksi PPK oleh KPU Cilegon, Pengamat politik menilai nepotisme memang menjadi hal rumit.
Penentuan hasil seleksi PPK bukan hanya pada proses atau tahap seleksi formal saja, namun juga diduga melibatkan aktivitas-aktivitas loby dan pengaruh di belakangnya.
Karena itu, pengamat sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya Fikri Habibi mengatakan, idealnya seleksi PPK adalah berbasis pada kompetensi.
Akan tetapi tidak mengabaikan dalam proses politiknya seperti membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih masif.
“Karena kita paham sebetulnya, proses begitukan bukan hanya seleksi formal, tapi memang soal aspek politisnya juga ada di situ yah,” ujar Fikri kepada wartawan, Rabu, (22/5/2024).
Oleh sebab itu, menurut Fikri, karena dihadapkan dengan konflik of interest semestinya ada kesadaran etis dari yang peserta yang mengikuti proses seleksi.
Misalnya, mereka (peserta) memliki ikatan saudara dengan penyelenggaraan pemilu di atasnya, meski ia mengikuti proses formal sebaiknya mengundurkan saja dibanding akan menjadi problematik, apalagi dua keluarga komisioner KPU Cilegon yang lolos di dalamnya.
Contoh pileg kemarin ada banyak kasus yang penanganannya tidak tuntas di Kecamatan-Kecamatan. Karena memang menjadi ujung tombak, sehingga berdampak pada KPU Provinsi dan Kab/Kota termasuk Bawaslu. Bahkan hingga saat ini masih ada PHPU di Mahkamah konstitusi soal pileg tersebut.
“Nah harusnya itu jadi evaluasi, (misalkan) komisioner KPU, kalau memang masih berbasis pada kepentingan politik, kedekatan atau nepotisme, ya itu akan merepotkan mereka sendiri. Ya ruangnya soal partisipasi publik tadi lebih diperpanjang dan lebih masif,” tutur Fikri.
Memang, proses pemilihan PPK tidak terlalu semenarik seperti proses pemilihan komisioner KPU, padahal pada kenyataanya, pertarungannya pada proses pemilihan PPK lumayan sengit dan banyak kepentingan-kepentingan di dalamnya.
Masih kata Fikri, terkait dengan dugaan politik uang, jika terbukti maka akan menjadi sangat miris. Bagaimana berkeinginan menciptakan pemilu yaang bersih dan akuntabel, jika proses rekruitmen penyelenggara pemilu dilakukan secara koruptif.
“Ini harus bisa dibuktikan. Jika terbukti mesti dibatalkan hasilnya,” tutupnya. (*/Wan)
