CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon menggelar Rapat Koordinasi Kewilayahan bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Cilegon pada Jumat, 11 April 2025, di Aula Setda Kota Cilegon.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Cilegon Robinsar menekankan pentingnya pendekatan langsung kepada masyarakat guna memastikan pembangunan lima tahun ke depan berbasis pada kebutuhan riil.
“Kami ingin membangun Cilegon dari bawah. Dari kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Data yang dikumpulkan harus detail dan menjadi pijakan kuat program ke depan,” tegas Robinsar.
Menanggapi kegiatan tersebut, Zainal Mutakin, Kepala Divisi Hukum Pidana DPP Feradi WPI (Perkumpulan Advokat, Paralegal dan Pusat Bantuan Hukum) yang juga pemuda asli Kota Cilegon menyampaikan harapannya.
“Apa yang dilakukan Pak Wali bisa jadi langkah awal yang baik, harus ada hasil konkret dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Zainal.
Ia juga menyoroti perlunya pelibatan unsur masyarakat sipil secara lebih luas dalam proses pendataan dan penyusunan program pembangunan, guna mencegah terjadinya bias data dan pengabaian kelompok rentan.
“RT/RW penting, tapi harus ada pengawasan independen. Tokoh muda, aktivis lingkungan, paralegal lokal – semua harus dilibatkan agar suara warga benar-benar terserap,” lanjutnya.
Zainal berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum emas untuk menghadirkan perubahan yang lebih berani dan progresif, termasuk dalam penataan ruang kota dan penanggulangan persoalan sosial.
“Jangan sampai Kota kita terus identik dengan titik remang-remang dan pembiaran atas pelanggaran hukum. Kalau Pemkot serius, sekarang saatnya bersih-bersih,” tegasnya. (*/Ika)
