TANGERANG – Kisruh pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten, ternyata mendapatkan sorotan sinis dari Mantan Gubernur, Wahidin Halim.
Wahidin Halim atau yang akrab disapa WH ini keras mengkritik Pemerintah Provinsi Banten yang saat ini dipimpin Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.
WH bahkan menyentil oknum anggota DPRD Provinsi Banten, yang diduga terlibat dalam praktik curang pada PPDB kali ini.
Menurut WH, Pemprov Banten saat ini tidak berpihak pada pendidikan, sehingga tidak mampu mengatasi praktik curang seperti dugaan percaloan dalam penerimaan siswa SMA dan SMK Negeri.
“Ternyata Pemerintah Provinsi Banten saat ini tidak berpihak atau kurang berpihak terhadap pendidikan,” ujar WH, dikutip dari Radar Banten, Jumat (14/7/2023).
Menurut WH, kisruh PPDB terjadi karena upaya pemerataan layanan pendidikan yang ia upayakan saat menjabat sebelumnya, direcoki oleh oknum anggota DPRD Provinsi Banten dan kelompok-kelompok yang mencari keuntungan pada pelaksanaan PPDB SMA/SMK Negeri kali ini.
“Program saya membangun dan mengembangkan sekolah-sekolah negeri itu sebetulnya untuk memberikan fasilitas dan aset bagi warga sekitar, yang semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, makanya saya bangun dua SMA dan SMK negeri di tiap Kecamatan,” ungkap WH.
“Tapi ternyata anak-anak yang berada di sekitar sekolah negeri itu tidak mendapatkan bagian, karena haknya diserobot oleh kelompok-kelompok yang duduk di pemerintahan, termasuk diduga anggota-anggota DPRD Provinsi Banten,” imbuhnya.
WH juga menegaskan ada dugaan kuat pihak internal sekolah dan para pendidik sendiri yang justru ikut menjadi bagian dari percaloan PPDB.
“Saya sangat menyesalkan, kepala sekolah sudah saya berikan tunjangan, guru-guru honorer yang tadinya hanya dapat Rp 200 ribu-Rp 300 ribu sampai mendapatkan Rp 4 juta,” keluhnya.
WH mengaku, saat dirinya memimpin Provinsi Banten, telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada layanan pendidikan.
Layanan pendidikan menjadi kebijakan yang diprioritaskan dibandingkan layanan lainnya.
“Saya selalu berusaha menyajikan layanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat, tapi ternyata Pemerintah Provinsi Banten sekarang tidak berpihak atau kurang berpihak terhadap pendidikan,” keluhnya lagi. (*/Rizal)
