SERANG – Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Serang mengkritisi kepemimpinan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Selama empat tahun kepemimpinannya WH-Andika, Provinsi Banten masih banyak permasalahan terutama soal pengangguran yang tak mampu diselesaikan.
“Padahal kategori pengangguran WH-Andika sudah menjabariahkan 21 masalah tentang kondisi objektif yang di rasakan oleh masyarkat Banten, diantaranya poin (e) yaitu pengentasan pengangguran,” ujar Ketua Kumala PW Serang, Misbahudin dalam keterangan rilis yang diterima Fakta Banten, Kamis (6/5/2021).
Pihaknya pun mempertanyakan sejauh mana keseriusan yang dilakukan oleh WH-Andika terkait visi dan misinya pada masa kampanye.
“Jika hal ini di seriuskan oleh WH-Andika selaku pemangku kebijakan, mungkin hal ini bisa teratasi. Karna sangat aneh bukan sedikit industri yang ada di Banten, tapi kenapa tingkat pengangguran kok semakin bertambah,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten pada periode Februari 2021 mencapai 9,01 persen atau 563,40 ribu warga Banten yang masih menganggur.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 tertinggi tercatat di Provinsi Banten sebesar 8,52 persen BPS. Angka pengangguran yang tinggi di tahun 2019 ini dengan TPT sebesar 8,11 persen.Februari 2020, sebanyak 8,01% berada di Banten,” tuturnya.
Ia menuturkan bahwa dari fenomena tersebut 4 tahun kepemimpinan WH-Andika mempunyai empat kali tingkat pengangguran belum sampai pada titik penyelesaian.
“Hal ini sangat membingungkan bagi masyarakat Banten, karna kenapa seolah-olah hal ini tindak ada yang mempertanggung jawabkan. Emang gak kasian sama rakyatnya sendiri, kami yang milih ko kami yang sengsara, jangan mentingkan diri sendiri dan jangan memperparah keadaan Banten apalagi di tengah pandemi Covid 19, bagaimana nasib rakyat,” tegasnya.
Pihaknya pun menuntut Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten agar segera menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Banten, dan juga hilangkan sistem outsourcing di Provinsi Banten. (*/Roel)
