SERANG– Sebanyak 57.528 warga Provinsi Banten terkena terdampak bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, longsor, pergerakan tanah, hingga cuaca ekstrim.
Hal ini berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten yang diupdate per Minggu (25/1/2026) pukul 23.00 WIB.
Kepala Pelaksana BPBD Banten, Luthfi Mujahidin mengatakan, sejak 21 hingga 25 Januari 2026, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur, dan mengakibatkan bencana hidrometeorologi.
Imbasnya, terdapat 63 kelurahan atau desa dengan jumlah sementara 57.528 warga yang terkena dampaknya.
“Total yang terdampak itu 17.844 KK atau 57 ribuan warga di beberapa daerah yang ada di Banten,” katanya melalui pesan WhatsApp, Selasa (27/1/2026).
Untuk Kabupaten Pandeglang, terjadi banjir yang terjadi di 6 kecamatan, longsor 4 kecamatan dan cuaca ekstrim 10 kecamatan.
Selanjutnya di Kabupaten Serang, bencana banjir terjadi di 10 kecamatan, dan longsor di 3 kecamatan, lalu Kabupaten Tangerang, terdapat 27 kecamatan yang terkena bencana bencana banjir.
Adapun untuk Kota Tangerang, banjir melanda 11 kecamatan, longsor 2 kecamatan, dan cuaca ekstrim di 4 kecamatan.
Demikian di Kota Tangerang Selatan, bencana banjir menimpa 6 kecamatan.
“Beberapa hari yang lalu, curah hujan cukup tinggi, mengakibatkan bencana yang cukup besar, khususnya di wilayah Tangerang Raya,” ujarnya.
Berikutnya di Kabupaten Lebak. Wilayah ini juga terjadi bencana cuaca ekstrim yang menimpa 2 kecamatan, dan tanah longsor atau pergerakan tanah terjadi di 3 kecamatan.
Sejak terjadi hujan dengan intensitas tinggi, Lutfi telah mengerahkan pasukannya dan selalu siap siaga kala bencana menimpa kabupaten dan kota di Banten.
Bahkan, pihaknya juga membantu BPBD kabupaten/kota dengan mengerahkan 60 personel, pendirian tenda pengungsi, pendirian dapur umum dari dinas sosial, memberikan bantuan logistik, dan evakuasi warga yang terdampak bencana dan hal lainnya.
“Juga melakukan penyedotan genangan air yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk juga memberikan informasi kebencanaan lewat web milik kita,” paparnya.
Sebelumnya, Gubernur Banten, Andra Soni, memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir wilayah Tangerang Raya, Senin (26/1/2026).
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi bencana banjir di Provinsi Banten, dengan menetapkan normalisasi sungai sebagai prioritas utama penanganan.
“Kami berupaya mengoordinasikan langkah-langkah pascabanjir agar ke depannya permasalahan banjir dapat dimitigasi bersama. Kami melibatkan semua pihak untuk mencari solusi agar kondisi ini segera teratasi,” ujar Andra.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, menjelaskan bahwa pihaknya bersama BBWS C2 dan pemerintah daerah akan melakukan survei awal di Sungai Cirarab.
“Kami mengidentifikasi bangunan di sempadan sungai serta jalur akses alat berat untuk keperluan normalisasi di titik-titik penyempitan aliran sungai,” kata Arlan.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BBWS C2, David Partonggo Oloan Marpaung, menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi dan siap menerjunkan alat berat di lapangan.***