SERANG – Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 1, Ade Sumardi, melontarkan kritik tajam terhadap program sekolah gratis yang diusung oleh pasangan calon nomor urut 2, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah.
Ade menyebut bahwa program tersebut tidak memiliki kejelasan dan hanya sebatas jargon tanpa perhitungan matang.
“Sekolah gratis yang ditawarkan Pak Andra dan Pak Dim ini menurut saya tidak ada kejelasan. Kita ambil contoh, katanya akan menggratiskan sekolah negeri. Tapi kan sekolah negeri memang sudah gratis. Tinggal sekolah swasta yang belum. Nah, coba kita hitung, anggaran kita sekitar 12 triliunan. Sekolah swasta itu biayanya variatif. Misalkan, biaya pembangunan di sekolah swasta Rp12 juta per siswa. Apakah semua itu digratiskan? Kalau bahasanya gratis, ya harus benar-benar gratis,” ujar Ade Sumardi dalam Debat Publik Terakhir, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Banten di Metro TV, pada Rabu (20/11/2024).
Ade juga mempertanyakan apakah anggaran sebesar Rp12 triliun cukup untuk merealisasikan program tersebut.
Menurutnya, perhitungan ini tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga berpotensi menyesatkan warga karena janji tersebut dianggap tidak realistis.
“Apakah Rp12 triliun itu cukup? Tidak mungkin. Jangan kan yang sekolah, yang tidak sekolah pun paham anggaran itu tidak mencukupi,” tegasnya.
Ade Sumardi juga memaparkan program pendidikan yang ia tawarkan bersama pasangannya yaitu Airin Rachmi sebagai Calon Gubernur Banten nomor urut 1.
Ia menyebut bahwa programnya lebih realistis karena berfokus pada subsidi bagi siswa di sekolah swasta, bukan janji “gratis” yang tidak jelas dari Andra Soni dan Dimyati.
“Kalau program kami jelas. Sekolah negeri memang sudah gratis. Untuk sekolah swasta, kita subsidi atau berikan beasiswa. Besarannya disesuaikan seperti di negeri, misal di negeri dapat Rp1 juta, maka kita masukkan ke rekening orang tua sebagai biaya tambahan untuk swasta. Jadi, ada kejelasan dan keberlanjutan,” jelas Ade.
“Disini soal sekolah gratis jangan hanya jargon-jargon belaka tetapi tidak dihitung dampaknya, harus ada kejelasan,” imbuhnya menegaskan kembali.
Selain itu, Ade menekankan perlunya penambahan ruang kelas baru, pembangunan sekolah baru, serta peningkatan kesejahteraan guru, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan solusi nyata untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Banten.
“Yang paling penting bagaimana kesejahteraan guru, bagaimana TU (tata usaha) harus kita sejahterakan baik di negeri atau swasta. Makanya ini harus dihitung dengan matang dan bukan hanya jargon-jargon belaka, karena nanti akan menyesatkan warga,” tutupnya. (*/Hery)
