SERANG – Pelantikan anggota DPRD Provinsi Banten periode 2019 – 2024 diwarnai aksi demo dari sejumlah organisasi pergerakan mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Banten. Senin (2/9).
Massa aksi yang dari terdiri dari Komunitas Soedirman 30 (KMS 30), Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Cabang Serang, GMNI, PMII, KAMMI, HMI dan IMM menyampaikan aspirasinya terkait persoalan-persoalan anggota DPRD Provinsi Banten yang dinilai belum sesuai dengan harapan masyarakat.
Koordinator Umum KMS 30, Jafra mengatakan bahwa pelantikan DPRD Banten menjadi momentum bagi pihaknya untuk memperjuangkan nasib Provinsi Banten di masa mendatang.
Menurutnya, kinerja DPRD Provinsi selama ini dianggap telah gagal menjalankan tugasnya sebagai institusi yang melakukan controlling, budgeting dan legislasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro-rakyat.
“Dilihat dari bagaimana di aepanjang tahun 2018, DPRD Banten hanya menghasilkan 8 produk hukum yang jauh berbeda dengan provinsi lainnya yang bisa menghasilkan sampai 40 produk hukum,” ucap Jafra kepada awak media di sela-sela aksi.
Diterangkan Jafra, pihaknya menilai bahwa DPRD Provinsi Banten hanya mencari keuntungan semata. Itu dibuktikan lanjutnya, dengan membengkaknya anggaran belanja barang dan jasa untuk perjalanan dinas yang jumlahnya mencapai Rp. 197.339.353.400 dengan realisasinya senilai Rp. 177.072.224.677.
“Membengkaknya anggaran ini kami nilai cukup fantastis, 14 kali lipat lebih besar dari anggaran DPR RI. Jika dikalkulasikan, setiap anggota DPRD Banten mengantongi uang perjalanan dinas dan refresentatif sebesar Rp. 173 juta perbulan, atau Rp. 2 milyar lebih dalam satu tahun,” ungkapnya.
Ia pun menuding jika standar uang harian dan uang refresentasi perjalanan dinas anggota DPRD Banten yang ditetapkan oleh Gubernur Banten dianggap tidak memperhatikan asas kepatutan.
Dalam aksinya, diakui Jafra, pihaknya meminta agar DPRD Banten terpilih untuk bisa lebih disiplin dalam perannya sebagai wakil rakyat dengan hadir dalam setiap agenda rapat paripurna sesuai dengan yang telah dijadwalkan.
Bukan hanya itu, Jafra menambahkan, pihaknya juga menuntut kepada DPRD Banten terpilih untuk membuat produk-produk hukum yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan sesuai dengan kebutuhan rakyat Banten.
“Bilamana pimpinan dan anggota dewan Provinsi Banten tidak melaksanakan itu, maka diwajibkan untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan dan anggota,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa aksi meminta untuk bertemu dengan pimpinan DPRD Provinsi Banten terpilih. Alhasil, selang 30 menit pasca melakukan aksinya, pimpinan sementara DPRD Banten, Andra Soni usai pelantikan pun langsung menemui para demonstran.
Terlihat pimpinan sementara DPRD Banten usai melakukan pembicaraan dengan perwakilan demonstran, melakukan penandatanganan MoU berbentuk fakta integritas yang dibuat oleh mahasiswa untuk DPRD Banten.
Koordinator aksi, Amin Rohani menjelaskan bahwa pihaknya membawa tujuh tuntutan dalam aksinya untuk disampaikan kepada DPRD Banten terpilih.
“Sampai 5 tahun kedepan, fakta integritas ini menjadi acuan atau indikator untuk menilai kinerja dewan Provinsi Banten periode 2019-2024. Kita akan kawal terus sampai lima tahun kedepan,” ungkap Amin.
Dalam 7 tuntutan yang diberikan kepada anggota dewan Provinsi Banten, diterangkan Amin, bahwa hal itu bisa menjadi ruang keterbukaan informasi bagi DPRD Banten. Pasalnya, Amin menilai bahwa pada periode sebelumnya, anggota DPRD Banten dirasa sangat sulit untuk membuka informasi sehingga berpengaruh terhadap pihaknya dalam mengawal pembangunan Pemprov Banten.
“Bagi kita yaitu tentang bagaimana keterbukaan informasi publik ini masih sangat rendah sekali. Ini menjadi tuntutan bagi kita, sehingga kedepan, kalau seandainya lembaga dewan provinsi yang terbuka, kita bisa menilai kinerja-kinerja mereka,” tutur Amin.
Sementara itu, pimpinan sementara DPRD Banten, Andra Soni hanya mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan apa yang menjadi tuntutan dari para demonstran.
“Pimpinan sementara mempunyai keterbatasan. Apa yang disampaikan kawan-kawan merupakan harapan kami, dan kami menerima usulan kawan-kawan. Inshaallah, doakan kami, kami hadir disini karena rakyat,” singkatnya. (*/Qih)
