SERANG – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama DPRD Banten telah memulai tahapan pembahasan APBD tahun anggaran (TA) 2021. Dokumen penganggaran itu direncanakan akan ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Banten pada 18 November 2020 mendatang.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, sejumlah tahapan penyusunan APBD TA 2021 telah dilalui. Selain itu Pemprov Banten bersama DPRD Banten telah menandatangani nota kesehatan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA PPAS) pada 8 Oktober.
“Selajutnya kita akan melakukan langkah berikutnya yaitu rancangan APBD 2021. Mudah-mudahan sesuai aturan kita tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/10/2020).
Ia menyampaikan, langkah selanjutnya yang sudah dilakukan adalah menerbitan surat edaran Sekda Banten untuk melakukan penelitian rencana kerja dan anggaran (RKA) pada 14 Oktober. Kemudian penelitian RKA sendiri dilakukan pada 15 Oktober.
“Penyampaian raperda (rancangan peraturan daerah) itu pada 22 Oktober. Paripurna dan penyampaian nota keuangannya pada 26 Oktober. Diakhirnya untuk paripurna persetujuan 18 November,” katanya mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu.
Setelah penetapan Raperda tentang APBD TA 2021, kata dia, pihaknya akan menyerahkan dokumen tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi pada 23 November. Perda sendiri ditargetkan sudah bisa diberlakukan pada 17 Desember yang disambung dengan penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) di 18 Desember.
Seperti diketahui, saat ini adapun rincian atau postur KUA PPAS APBD TA 2021 terdiri atas pendapatan senilai Rp11,38 triliun. Pendapatan transfer dari pemerintah Rp4,38 triliun yang terdiri atas dana alokasi umum (DAU) Rp1,15 triliun, dana bagi hasil Rp573,4 miliar.
Selanjutnya ada dana alokasi khusus (DAK) Rp2,65 triliun serta dana insentif daerah Rp44,9 miliar. Sementara untuk belanja daerah Rp15,556 triliun, pembiayaan daerah silpa 2020 senilai Rp134,1 miliar. Penerimaan pinjaman daerah dari pemerintah pusat Rp4,134 triliun.
Sekda Banten Al Muktabar memaparkan, Pemprov Banten memiliki sejumlah program prioritas pada 2021. Mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastuktur hingga perekonomian. Prinsipnya, agenda kerja yang dicanangkan lebih kepada padat karya, pemanfaatan bahan lokal. (*/Faqih)
