TANGERANG – Infrastruktur masih menjadi masalah yang kerap dirasakan oleh sebagian masyarakat di Provinsi Banten, terlebih masyarakat yang berada jauh dari pusat – pusat kota.
Ketimpangan pembangunan sampai dengan saat ini masih dirasakan oleh sebagian warga Banten yang, mulai dari minimnya pembangunan infrastruktur jalan hingga pembangunan infrastruktur lain yang masih tertinggal.
Ketua Tim Strategis Pemenangan Andra-Dimyati, Arief Wismansyah mengatakan, ketimpangan tersebut terjadi lantaran masih minimnya fasilitas penunjang untuk pemerataan di Provinsi Banten.
“Pak Andra Soni, sudah menyiapkan program yang bisa mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Banten,” terang Arief saat ditemui di Tangerang, pada Selasa, (12/11/2024).
Lebih rinci Arief menjelaskan program yang sangat bisa dilakukan adalah dengan membangun “Batching Plan” di sejumlah wilayah, dimana setiap Batching Plan bisa mengakomodir pembangunan di sejumlah kecamatan.
“Misalnya di Lebak kita bangun satu batching plan, nah itu untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan di tiga kecamatan sekitarnya,” bebernya.
Hal tersebut, lanjut Arief, akan memangkas waktu dan juga biaya pembangunan di wilayah sehingga pemerataan pembangunan bisa segera tercapai.
Sementara itu, calon Gubernur Banten, Andra Soni, menuturkan gagasan tersebut menjadi upaya yang realistis dilakukan terlebih kondisi geografis sejumlah wilayah di Provinsi Banten yang tidak seluruhnya bisa diakses kendaraan berat.
“Apalagi jika nantinya pengelolaan pembangunan bisa dilakukan oleh BUMD, sehingga akan jauh menghemat waktu dan juga biaya,” jelas mantan Ketua DPRD Provinsi Banten.
Lebih lanjut Andra menambahkan dengan terbangunnya jalan – jalan poros desa, akan semakin meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin jalan-jalan poros desa bisa cepat terbangun dan dengan kualitas yang baik. Dan kedepan kita akan libatkan perangkat dan masyarakat desa untuk lebih aktif membangun infrastruktur desa dengan dukungan dari pemerintah,” tutupnya. (*/Faqih)
