SERANG – Dipilihnya Gus Muhaimin menjadi calon wakil Presiden (Cawapres) Anies Baswedan mendapatkan respon dari berbagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Deni Setiadi, seorang calon legislatif muda dari PKS DPR RI Banten 2 mengajukan usulan kepada Ketua Majelis Syuro PKS.
Usulan ini berkaitan dengan pemilihan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan umum mendatang.
Deni Setiadi mengusulkan penolakan terhadap Muhaimin Iskandar sebagai cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam kontestasi politik yang akan datang.
“Alasannya adalah Muhaimin Iskandar masih dianggap sebagai representatif Pemerintah saat ini. Hal ini tentu tidak sejalan dengan semangat perubahan yang menjadi narasi utama Calon Presiden Anies Baswedan,” ucap Deni kepada Fakta Banten, Senin (11/9/2023).
“Kami percaya bahwa saat ini, masyarakat membutuhkan visi perubahan yang kuat dan pemimpin yang mampu menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat. Anies Baswedan telah menunjukkan komitmennya terhadap perubahan dan persatuan,” tambahnya.
Deni Setiadi yang pernah menjabat sebagai Ketua Wilayah KAMMI Banten menegaskan bahwa usulannya didasarkan pada aspirasi dan keyakinan akan pentingnya menghadirkan pemimpin yang memiliki visi perubahan yang kuat.
Selain itu, ia berharap partainya akan mempertimbangkan dengan cermat setiap langkah dalam memilih cawapres untuk mencapai tujuan bersama dalam pemilihan umum mendatang.
“Pemilihan cawapres adalah bagian penting dari proses demokrasi, dan usulan ini mencerminkan keragaman pendapat yang ada dalam partai politik. Partai harus melakukan pertimbangan matang sebelum mengambil keputusan akhir terkait cawapres,” ucapnya.
“Kami percaya bahwa saat ini, masyarakat membutuhkan visi perubahan yang kuat dan pemimpin yang mampu menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat. Anies Baswedan telah menunjukkan komitmennya terhadap perubahan dan persatuan,” tambahnya.
Menurutnya, Gus Muhaimin dalam beberapa survei masih sangat kecil potensinya sebagai cawapres. Sedangkan Anies butuh sosok cawapres yang bisa memberikan tambahan suara untuk bisa menang.
“Disisi lain, Ketua Umum PBNU berulang kali menyampaikan tidak ada calon dari NU, ini seolah pesan bahwa suara Nahdliyyin tidak bisa diklaim oleh siapapun untuk kepentingan politiknya,” pungkasnya. (*/Fachrul)
