SERANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten paparkan hasil uji petik Bawaslu, terhadap dokumen daftar pemilih model A-KWK. Dimana, berdasarkan sample di Provinsi Banten, ia meragukan sinkronisasi data pemilih, sebab ada ratusan Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) kembali terdaftar.
Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banten Nuryati Solapari mengungkapkan, berdasarkan sample di tiga Kecamatan di Provinsi Banten ada 196 Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) kembali terdaftar, dan 200 hak pilih memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam daftar pemilih 2020.
“Uji petik dilakukan di 27 Provinsi dengan mengambil 312 Kecamatan sebagai basis pemeriksaan,” ungkapnya, Selasa (11/08/2020).
Nuryati Solapari juga mengatakan, Pengawas Kecamatan mendapatkan informasi dari Pengawas Desa/Kelurahan (PDK) yang sedang melaksanakan tugas, mengawasi proses pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP).
Sementara itu, secara nasional ditemukan 73.130 pemilih yang telah dicoret dan dinyatakan TMS pada Pemilu 2019, namun kembali terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020. Dan sebanyak 23.968 pemilih yang telah memiliki hak pilih dengan Memenuhi Syarat dalam Pemilu 2019 serta terdaftar dalam DPK Pada Pemilu 2019, namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Model A-KWK Pemilihan 2020.
“Kami melakukan uji petik terhadap dokumen daftar pemilih Model A-KWK untuk mengetahui apakah dokumen A-KWK disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan,” jelasnya.
Perlu diketahui, dalam menjalankan tahapan sinkronisasi antara daftar pemilih Pemilu 2019 dengan DP4 untuk mendapatkan daftar pemilih Pemilihan 2020, sebagaimana Pasal 58 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. (*/A.Laksono).
