SERANG– Meski sejumlah negara Timur Tengah menutup akses bagi WNI (Warga Negara Indonesia) lantaran masih mewabahnya pandemi Covid-19. Namun masih banyak warga asal Provinsi Banten yang tetap nekat berangkat secara ilegal.
Hal itu disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Serang, Lismia Elita kepada awak media, Jumat (22/1/2021) ditemui di ruang kerjanya.
“Padahal kita setiap sosialisasi sudah menjelaskan bahwa di Timur Tengah itu tutup, dan pemerintah juga tidak mengizinkan pemberangkatan ke sana. Tapi banyak yang tetap berangkat,” ucapnya.
Namun, disampaikan Lismia, jika hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan data secara keseluruhan terkait PMI ilegal asal Provinsi Banten yang berada di Timur Tengah. Akan tetapi, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, Lismia memastikan jika jumlahnya terbilang banyak.
“Di Banten masih banyak PMI ilegal, tetapi secara keseluruhan datanya belum ada. Namun PMI ilegal ini banyak yang ke negara Timur Tengah,” ujarnya.
“Paling banyak itu dari wilayah Kabupaten Serang,” imbuhnya.
Dijelaskan Lismia, jika modus para PMI ilegal berangkat ke negara Timur Tengah kerap menggunakan dalih akan berkunjung ke luar pulau. Sehingga menurutnya, hal itu menjadi persoalan pemberantasan PMI ilegal jika tidak melibatkan semua pihak dalam menanggulanginya.
“Mereka PMI ilegal ini modusnya melalui pemberangkatan domestik, kemudian ke Bandara Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), dari situ mereka baru berangkat ke negara Timur Tengah dan lainnya,” terangnya.
Untuk itu, Ia pun mengajak agar seluruh elemen, baik pemerintah ataupun masyarakat untuk bisa bersinergi dalam pencegahan penyebrangan PMI ilegal yang masih marak terjadi, terlebih di masa pandemi Covid-19.
“Jadi bukan hanya BP2MI saja yang bertanggungjawab, tetapi seluruh stakeholder terkait seperti kejaksaan dan polda harus bersinergi. Terus antara pemerintah daerah juga harus saling mendukung,” tandasnya. (*/YS)
