SERANG – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Banten dinilai mengalami disorientasi. Demikian terungkap dalam diskusi publik yang digelar DPD KNPI Banten, di salah satu Hotel yang ada Kota Serang, pada Selasa, (2/5/2023).
“BUMD (Pemprov Banten) mengalami disorientasi. Masih banyak yang perlu diperbaiki dan perlu terobosan-terobosan baru,” ungkap Ketua DPD KNPI Provinsi Banten, Dwi Nopriadi Atmawijaya.
Menurutnya, BUMD milik Pemprov Banten mesti benar-benar dievaluasi, baik secara kebijakan, maupun para direksi dan komisarisnya.
Untuk itu, dalam diskusi tersebut KNPI Banten menghadirkan Keynote Speaker dari Staf Ahli Kementerian Perdagangan RI Bidang Manajemen dan Tata Kelola, Veri Anggriono Sutiarto dengan tema Reorientasi Pengelolaan BUMD Pemerintah Provinsi Banten.
Dwi menyebut, hadirnya Veri Anggriono diharapkan dapat memberikan konsep-konsep dan warna baru dalam pengelolaan BUMD di Provinsi Banten.
“Proyeksi bisnisnya bisa disampaikan melalui diskusi ini segara lugas, yang kemudian nanti bisa KNPI sampaikan kepada Pemprov Banten,” kata Dwi.
Staf Ahli Kementerian Perdagangan RI Bidang Manajemen dan Tata Kelola, Veri Anggriono Sutiarto menambahkan, sesungguhnya Provinsi Banten memiliki potensi yang bagus.
“Saya melihat Provinsi Banten banyak industri-industri yang bisa dimanfaatkan. Dan tentunya harus menempatkan orang-orang profesional,” terangnya.
Provinsi Banten lanjut dia, memiliki prospek dan aset yang bagus. Terlebih terdapat banyak industri yang dapat dimanfaatkan keberadaanya.
Seperti Diketahui, Pemprov Banten memiliki tiga BUMD, di antaranya PT Banten Global Development (BGD), PT Jamkrida dan PT Agrobisnis Banten Mandiri. (*/Faqih)
