SERANG – Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada menyebut birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kacau balau.
Pernyataan Uday ini dipicu akibat munculnya 3 versi data pelantikan ASN Pemrov Banten yang berlangsung pada hari Selasa (9/11/2021).
“Begini nih jadinya kalo manajemen birokrasinya bobrok. Pelantikan pejabat kok ada 3 versi data yang dilantik,” tulis Uday di akun media sosial Facebook miliknya.
Tiga versi yang dimaksud yakni saat beredarnya jumlah nama-nama ASN Pemprov yang dilantik. Di mana ada yang menyebut 132, 141 dan 142.
Versi pertama, melaui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin sebelumnya menyebut ada 132 ASN Banten yang dilantik. Diantaranya 41 pejabat administrator dan 91 pejabat pengawas.
Versi kedua, keterangan dari Pemprov Banten yang dirilis melalui media sosial Facebook, bahwa jumlah ASN Banten yang dilantik kemarin itu ada sebanyak 141 orang.
Sementara, data yang diterima wartawan, sebagaimana dokumen yang beredar, jumlah ASN Banten yang dilantik sebanyak 142 orang.
“Komarudin, Kepala BKD menyebut 132 orang (91 pejabat administrasi, 41 pejabat pengawas). Keterangan dari pihak Pemprov tertulis 141 orang. Sementara data PDF yang saya dapat, ada 142 nama. Birokrasi kacau balau,” kata Uday.
Sebelumnya Gubernur Banten, Wahidin Halim telah melantik ratusan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Banten. Pelantikan dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kota Serang. (*/Faqih)
