SERANG – Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan menyebut bahwa ada yang kurang dalam pelaksanaan program gugus tugas percepatan penanggulangan virus Corona atau Covid-19 di Provinsi Banten. Adalah literasi kesehatan.
Bagi Fitron Covid-19 sangat berbahaya dari jenis penularannya, namun sangat mudah untuk pencegahannya. Seperti diantaranya melakukan pshycal distancing, cuci tangan, jangan sentuh muka, perkuat imun tubuh
“Tapi seberapa besar masyarakat yang patuh terhadap pencegahannya. Sehingga Polisi harus turun tangan untuk menegakkan displin, harus ada pembatasan sosial bersekala besar, dan terpaksa masyarakat harus diam di rumah agar secara acak kita bisa menekan penularannya?,” tanyanya dalam keterangan tertulis. Rabu, (29/4/2020)
Demikian bermula saat adanya kebijakan yang menuntun masyarakat untuk menghentikan segala macam bentuk aktivitas ekonomi. Hal ini implikasi logis atas mewabahnya virus yang beririsan dengan upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebarannya.
Bukan hanya menyusut, tapi situasi ekonomi juga banyak yang mandek dan menyebabkan krisis. Kemudian kebijakan pemerintah di tingkat preventif kata Fitron harus dibayar dengan ongkos yang mahal, serta pemerintah juga diminta harus menyiapkan sosial safety net atau jaring pengaman sosial yang menguras APBD dan APBN.
Kemudian dengan canggihnya tekhnologi lanjutnya, masyarakat kembali disuguhkan dengan berbagai informasi yang ada di sosial media tanpa saringan. Sehingga bahyak sekali informasi yang mengarah pada ketidakbenaran atau menyesatkan.
“Alih-alih membuat program penanggulangan Covid-19 mereka patuhi justru informasi Hoax tersebut malah bertolak belakang dengan program yang dijalankan. Masyarakat tidak memiliki akses yang tepat dalam memperoleh informasi yang benar,” katanya
Atas itu Fitron ungkap, bahwa pentingnya program literasi kesehatan bagi masyarakat luas di tengah mewabahnya Covid-19. Menurutnya, pemerintah harus menggandeng berbagai pihak untuk meramu informasi yang benar terkait Covid-19, untuk mengetahui informasi yang tepat tentang cara pencegahan, serta mendapatkan informasi yang komprehensif terhadap penanganan kuratifnya.
“Dengan literasi kesehatan masyarakat akan jauh lebih kreatif dalam menjalankan ibadah sosial, tetap bisa bekerja, ekonomi tetap bisa berjalan. Karena pemerintah melibatkan literasi dalam menangani Covid ini. Faktanya literasi kesehatan sama sekali tidak menjadi bagian yang di anggap penting dari program gugus tugas penanggulangan Covid-19 di Provinsi Banten. Ini berbahaya karena masyarakat berpotensi tidak mendapat informasi yang tepat dan benar tentang apa yang sedang pemerintah lakukan dan masyarakat harus lakukan,” paparnya.
Demikian ia juga menyebut bahwa informasi yang salah cenderung membuat masyarakat bisa disharmoni, menolak tenaga medis, resah karena ada isu salah satu warga yang terpapar sehingga terjadi kekerasan, menolah jenazah dan lain sebagainya.
Dengan begitu kata Fitron saatnya dibuat program literasi kesehatan, dengan mengandeng media untuk dapat menghimpun informasi yang benar, meredam kepanikan dan mendorong masyarakat dapat bertindak yang sewajarnya.
“Masyarakat perlu tahu apa yang dilakukan pemerintah? Apa yang sedang terjadi? Sehingga masyarakat merasa mereka harus patuh dan yakin bahwa pemerintah juga sedang mengurus hal ini dan sedang menanggulangi ini? Dan pemerintah akan bisa membangun awarness bahwa covid-19 ini tidak bisa pemerintah tanggulangi sendiri. Ada tanggung jawab masyarakat, masyarakat dilibatkan,” ujarnya
“Maka saya mengusulkan, gandenglah media, baik itu cetak maupun elektronik. Gandeng juga opinion leader. Ajak ulama, ajak mereka menggelorakan semangat dan optimisme,” sambung Fitron (*/JL)
